Menteri PDT: Daerah Tertinggal Butuh DAK

JAKARTA - Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardoyo agar memperpertimbangkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah tertinggal pada perhitungan APBNMenurut Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini, saat ini DAK yang digulirkan pemerintah belum ada yang mengarah khusus untuk pembangunan daerah tertinggal

BACA JUGA: Rosa dan El Idris Segera Disidang

DAK maupun DAU menurutnya, hanya dirasakan oleh daerah yang sudah maju.

"Selama ini, banyak daerah-daerah tertinggal yang belum merasakan DAK tersebutKita ingin daerah yang masih tertinggal menjadi fokus dalam alokasi dana DAK," kata Helmy, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (15/6).

Dikatakan Helmy, pembangunan daerah tertinggal seharusnya tidak hanya mengandalkan APBN yang hanya sebesar 1,2 triliun

BACA JUGA: Bebas Bersyarat Bukan Hanya Bagi Napi Korupsi

Menurutnya, dana DAK yang rencananya sebesar Rp 100 miliar untuk daerah tertinggal, diharapkan mampu menggoptimalkan (pemanfaatan) Sumber Daya Alam (SDA) sebagai pusat pertumbuhan baru"Jika mengandalkan dana APBN yang dimiliki KPDT, maka butuh waktu (lama) untuk mengentaskan daerah tertinggal," ucapnya.

Sementara itu, lanjut Helmy, kebutuhan daerah tertinggal terhadap DAK sangat mendesak, mengingat pemerataan pembangunan yang masih jauh dari harapan

BACA JUGA: Malaysia Undang Lima Tokoh Indonesia

"Daerah tertinggal membutuhkan prioritas dari pemerintahBentuk prioritas itu dapat diwujudkan dengan pemberian DAK," ujarnya.

Dikatakan Helmy lagi, daerah-daerah tertinggal di Indonesia saat ini, pada dasarnya terbagi dalam tiga kawasan, yaitu kawasan timur Indonesia yang terdiri dari 128 kabupaten, kawasan perbatasan (sebanyak) 27 daerah tertinggal, serta kawasan pemekaran baru"Untuk penuntasan daerah tertinggal, memang memerlukan langkah-langkah percepatan yang terukur untuk target pencapaian nasional," tandasnya(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Siami Diusulkan jadi Tokoh Kejujuran