Hanya saja, Djoko tidak mau jika dia datang tapi malah disambut aksi unjuk rasa oleh warga yang belum beres urusannya dengan masalah pembangunan fly over dimaksud.
Direktur Bina Pelaksana Wilayah I (Sumut-NAD) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Subagyo, menyebutkan, rencana peletakan batu pertama itu sudah disampaikan ke Djoko Kirmanto.
"Insya Allah, sudah mau pak menteri. Tapi ya itu, kalau didemo bagaimana? Saya tak mau bos saya malah malu karena ada demo," ujar Subagyo JPNN kemarin (1/10).
Dia menjelaskan, pada pekan lalu dirinya sudah mengecek langsung lokasi di Jalan Jamin Ginting. Dia mengaku juga sudah bertemu dengan Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, untuk membahas kekurangan-kekurangan di lapangan, untuk persiapan peletakan batu pertama.
Hasil tinjauan di lapangan, lanjut Subagyo, masih ada rumah yang dibebaskan, yang sertifikatnya belum beres. "Masih ada tujuh persil rumah, semacam sertifikat, yang belum selesai. Kalau menteri ke sana, lantas didemo, bagaimana?" ujarnya lagi.
Dijelaskan, penyelesaian masalah yang tersisa harus dibereskan dalam waktu cepat. Dia tak mau, usai peletakan batu pertama nantinya, masih ada masalah yang menggantung. "Toh itu tak luas. Pemda harus ada ketergesaan untuk menyelesaikan," harapnya.
Sebelumnya, Subagyo mengatakan, meski belum dilakukan peletakan batu pertama, secara legal formal, proyek sudah bisa mulai dikerjakan. Terlebih, dana dari APBN juga sudah dianggarkan.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Medan, Muslim Maksum juga sudah mendesak Pemko Medan untuk bergegas melakukan pembangunan tersebut. Pasalnya, rencana Jembatan Layang Simpang Pos sudah cukup lama. Penyelesaiannya juga harus berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. “Rencana pembangunan sudah dari tahun lalu tapi sampai pertengahan tahun ini tidak juga selesai. Seharusnya bisa lebih cepat. Terlebih lagi kemacetan di sana sudah bertambah parah,” katanya.
Anggota Komisi D yang lain, Ahmad Arif, mengatakan pembangunan fly over tak perlu menunggu Menteri PU. “Jika sudah ada maket dan dana, kerjakan saja langsung. Jadi, tak perlu menunggu seremoni segala,” tegas politisi PAN tersebut.
Dia menambahkan, jika wali kota masih mau menunggu Menteri PU maka pastikan jadwal yang tepat. “Kalau memang dua minggu, ya, dua minggu. Jadi, jangan menunggu terus, sedangkan kita sudah sangat butuh fly over itu,” pungkas Ahmad Arif. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Bangkep Doyan Keluyuran Saat Jam Kantor
Redaktur : Tim Redaksi