jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menggelar rapat koordinasi membahas tentang BPJS kesehatan.
Dalam rapat ini, Puan mengundang sejumlah menteri dan pejabat setingkatnya.
BACA JUGA: Menko PMK: Target Tim Indonesia Insyaallah Tercapai
Sejumlah pejabat dan menteri yang diundang antara lain Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, dan perwakilan BPJS Kesehatan.
Puan mengatakan, agena rakor ini membahas dampak diterbitkannya peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 tahun 2018.
BACA JUGA: Mbak Puan: Saya Belum Tahu gimana Nantinya
Pasalnya, di masyarakat tengah ramai dibahas soal keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit.
Untuk itu pemerintah bakal menyehatkan kembali keuangan BPJS. Keuangan yang defisit ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan.
BACA JUGA: Menko PMK Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama
Puan menyampaikan, masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan masih diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dengan audit itu bisa didapatkan data yang tepat mengenai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Kemudian, pemerintah bisa turun tangan agar BPJS Kesehatan tidak tekor.
"Kalau kami mendapatkan angka yang jelas, baru bisa diambil tindakan,” kata Puan, Kamis (9/8).
Nantinya, dari audit bisa diketahui berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan untuk mengurangi defisit BPJS.
“Jadi, nanti ada angka dari BPJS kami terima, dari Kemenkeu kami terima, Kemenkes kami terima, lalu nanti dicocokan dengan audit BPKP," imbuh dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko Puan Percepat Penanganan Dampak Gempa di Lombok
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan