jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD (Dewan Perwakilan Daerah) membahas program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, di Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD Bustami Zainudin, dihadiri oleh pimpinan lainnya, seperti Hasan Basri, Abdullah Puteh, dan Ketua Komite II Yorrys Raweyai.
BACA JUGA: Menteri Siti Nurbaya: Taman Nasional Merapi untuk Melindungi Lingkungan dan Masyarakat
Sedangkan Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Sekjen Bambang Hendroyono dan para dirjen.
"Program KLHK tidak lepas dari rencana kerja pemerintah untuk meningkatkan SDM dan berharap anggaran KLHK dapat tepat dengan tujuannya. Kami ingin mengetahui program dan anggaran yang berkaitan dengan daerah," ucap Bustami mengawali rapat kerja tersebut.
BACA JUGA: Siti Nurbaya Bantah Omnibus Law Hapus Aturan Amdal
Di antara program yang ingin diketahui Komite II DPD seperti masalah gambut, pengurangan emisi karbon, peningkatan transportasi ramah lingkungan, dukungan terhadap energi baru terbarukan (EBT), penegakan hukum, hingga rehabilitasi lingkungan.
Dalam forum itu, Siti Nurbaya mengawali paparan dengan menyampaikan arah pembangunan KLHK yang sudah ditetapkan dalam RKP Tahun 2020, yang meliputi enam isu utama.
BACA JUGA: Prabowo Selalu Meminta Arahan Presiden Jokowi
Pertama, memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor melalui deregulasi perizinan yang menghambat. Kemudian pemberian insentif hingga kepastian hukum.
Kedua, melakukan pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri.
"Berikutnya, (ketiga) meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut," ucap Siti.
Keempat, pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
Kelima, penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan SDM yang siap kerja.
Keenam, penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.
"Dalam prioritas nasional, KLHK mendapatkan mandat dalam pengentasan kemiskinan, pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial," jelas Siti. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam