jpnn.com, BEKASI - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM ingin mengembangkan koperasi, sehingga ke depan koperasi diharapkan menjadi benteng perekonomian masyarakat, terutama di kala menghadapi krisis akibat Covid-19.
Sejalan dengan hal itu, KemenKop UKM menyiapkan strategi tiga fase untuk mempercepat pemulihan ekonomi kepada koperasi yang akan dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional terbaru di 2020 pada level antara -0,4% sampai 1%. Adapun angka maksimalnya turun dari sebelumnya 2,3%.
Perubahan proyeksi ini dikarenakan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang belum juga selesai, bahkan menjadi lebih besar.
BACA JUGA: Menteri Teten: Usaha KUMKM Harus Diselamatkan di Tengah Pandemi Covid-19
“Tetapi mudah-mudahan tidak sampai ke minus. Situasi memang tidak mudah, kita harus sama-sama menghadapi dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang kita harapkan, koperasi bisa menjadi bagian dari upaya menyelamatkan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat mengunjungi Koperasi Pasar (Koppas) Kranggan di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6/2020).
Teten menjelaskan tiga fase untuk mempercepat pemulihan ekonomi kepada koperasi. Pertama, Fase Tanggap Bencana (Induksi).
BACA JUGA: Jelang Penerapan New Normal, Begini Aktivitas Prajurit Pos TNI AL Waingapu
Dalam fase ini seluruh aktivitas ekonomi terhambat akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga langkah yang diambil adalah dengan memberikan restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada koperasi mitra LPDB-KUMKM maksimal selama 12 (dua belas) bulan.
“Diharapkan dengan adanya program restrukturisasi yang telah dilakukan LPDB-KUMKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat juga melakukan penangguhan pembayaran pokok dan bunga kepada anggota, dan bagi UKM yang ditetapkan dalam program ini juga dapat melakukan inovasi terhadap kebutuhan tertentu yang meningkat selama pandemi Covid-19,” papar Teten.
Kedua, Fase Pemulihan Ekonomi. Kemenkop UKM telah menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk pinjaman/pembiayaan kepada sektor usaha simpan pinjam, dengan bunga 3% menurun, atau sekitar 1,5% flat per tahun.
Dana tersebut disiapkan dengan sasaran target penerima sebanyak 266 koperasi untuk dapat memberikan pinjaman murah kepada 4,8 juta UMKM anggota koperasinya.
“Dengan adanya program ini pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan seluruh pelaku KUMKM dapat segera pulih mengikuti perkembangan new normal,” tandasnya.
Ketiga, Fase Penumbuhan Ekonomi. Untuk mempersiapkan fase ini, pihaknya sedang melakukan persiapan pengharmonisasian peraturan tentang LPDB-KUMKM untuk merelaksasi kriteria dan persyaratan penyaluran pinjaman/pembiayaan. Di antaranya fokus sasaran LPDB-KUMKM khusus kepada KUMKM strategis prioritas pemerintah, pemangkasan persyaratan, kemudahan persyaratan serta penugasan untuk melakukan kerja sama dengan inkubator wirausaha, serta pendampingan bagi startup, wirausaha pemula dan KUMKM.
“Ke depan diharapkan seluruh KUMKM yang layak dapat lebih mudah mengakses pinjaman/pembiayaan dana bergulir dan lebih murah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan daya saing pelaku KUMKM,” lanjut Teten.
Kunjungi Koppas Kranggan
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengunjungi Koppas Kranggan untuk memastikan berjalannya program relaksasi pembiayaan yang digulirkan LPDB-KUMKM sebagai upaya untuk mengatasi dampak terhadap koperasi akibat pandemi Covid-19.
Koppas Kranggan merupakan satu dari 40 koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitas relaksasi pemerintah berupa restrukturisasi pinjaman/pembiayaan dana bergulir.
“Sejak pandemi Covid-19, banyak UMKM yang terpukul, baik dari sisi supply maupun demand, sehingga banyak anggota koperasi tidak sanggup membayar cicilan dan bunganya, karena itu Koppas Kranggan mengalami kesulitan likuiditas.
Pemerintah menyiapkan skema untuk membantu modal kerja bagi KSP, baik itu dalam bentuk relaksasi pinjaman terhadap pinjaman yang lama; kedua kita juga memberikan tambahan modal kerja baru,” ucap Teten.
Koppas Kranggan telah mendapat pinjaman dana bergulir yang merupakan program dari KemenKopUKM sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2011 hingga tahun 2020, dengan total plafon pinjaman sebesar Rp 30 Miliar.
Kedua pinjaman tersebut telah lunas, dan hanya satu pinjaman lagi dengan kolektibilitas lancar yang mendapat restrukturisasi pinjaman/pembiayaan. Berikutnya, untuk membantu anggotanya yang kesulitan modal akibat Covid-19, Koppas Kranggan sedang mengajukan top up pinjaman sebesar Rp 15 miliar.
“Kami dari LPDB-KUMKM ikut mendengar (keluhan dari pelaku KUMKM) yang tengah mengalami kesulitan saat ini. Fungsi dari LPDB-KUMKM adalah pengejawantahan dari pemerintah sehingga hadir di sini. Kalau itu tidak dilaksanakan, bagaimana koperasi bisa menopang usaha dari UMKM,” ungkap Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam kesempatan yang sama.
Koperasi yang memiliki 32.000 anggota dengan 6 (enam) kantor cabang dan 4 unit usaha di Bekasi ini diberikan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga dengan jangka waktu 6-12 bulan ke depan.
Dengan adanya kelonggaran pembayaran angsuran pokok dan jasa ini, diharapkan Koppas Kranggan mampu bertahan menghadapi kesulitan pada saat pandemi, terutama untuk melakukan pengelolaan dana pinjaman untuk kepentingan anggota koperasi.
“Kami selaku pemerintah ikut hadir di tengah-tengah pelaku UMKM, khususnya di Pasar Kranggan ini, merasakan betapa beratnya sekarang para pedagang pasar untuk melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi, karena dengan kondisi Covid-19 menurunkan omset semuanya,” katanya.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi