jpnn.com - TARAKAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperbolehkan melakukan rekrutmen CPNS 2016.
Yuddy mengatakan, hal itu berdasar permintaan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie agar provinsi hasil pemekaran itu dikecualikan dari kebijakan moratorium dalam rekrutmen CPNS tahun 2016. Yuddy juga mengatakan, kebijakan tersebut juga atas perintah presiden.
BACA JUGA: Asyik, BCA Indonesia Open Superseries Premier Hadir Lebih Awal
"Sebagai pembantu Presiden, saya pasti melaksanakan perintah beliau," ujarnya dalam acara pembukaan Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi (FK3) PANRB di Tarakan, Kaltara, Kamis (19/5).
Karena itu, Yuddy minta kepada Gubernur Kaltara untuk segera menyampaikan usulan formasi CPNS ke kementerian yang dipimpinnya. Menteri menambahkkan bahwa belanja pegawai di Kaltara masih di bawah 30 persen dari APBD. "Jadi masih dimungkinkan menambah CPNS," ujarnya.
BACA JUGA: Dituding Endapkan Kasus, Kajari Fakfak Dilaporkan ke Kejagung
Disadari, sebagai provinsi baru, Kaltara harus berpacu dengan daerah lain dalam melakukan pelayanan publik. Apalagi secara geografis, Kaltara memiliki wilayah yang berada di wilayah perbatasan, baik wilayah darat maupun lautnya.
Selain masalah SDM Aparatur, Gubernur Kaltara menyatakan bahwa ada 10 aspirasi masyarakat Kaltara yang masuk dalam RPJMN.
BACA JUGA: PDIP Tak akan Takut Jokowi Naik Perahu Golkar di 2019
Pertama, pembangunan prasarana jalan dan jembatan wilayah perbatasan. Kedua, peningkatan 5 bandara di perbatasan dan pembangunan bandara Sebatik. Ketiga, perpanjangan runway bandara internasional Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan. Keempat, pembangunan 11 pelabuhan dan dermaga sungai.
Kelima, lanjut Irianto, pembangunan sarana dan prassrana kesehatan. Keenam, pembangunan infrastruktur ricr and food estate. Ketujuh, pembangunan jembatan Bulungan - Tarakan (Bulan).
Kedelapan, pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI). Kesembilan, pembangunan PLTA 15.000 MW, dan terakhir pembangunan pusat pemerintahan terpadu. (ags/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Sanjung Papa Novanto
Redaktur : Tim Redaksi