jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan arahan tegas kepada para menteri terkait penanganan pandemi COVID-19 dan perekonomian pada Sidang Kabinet 18 Juni 2020.
Orang nomor satu di Indonesia, itu bahkan menyinggung persoalan pembubaran lembaga, mengeluarkan payung hukum, hingga reshuffle kabinet.
BACA JUGA: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri, Rizal Ramli Langsung Menyerang Kabinet
Soal siapa yang layak terkena reshuffle, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono punya penilaian tersendiri.
Ia menyatakan Jokowi tentu sudah tahu menteri mana saja yang kerjanya lamban, serta tidak punya sense of crisis saat pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh.
BACA JUGA: Begini Kalimat Tompi Menanggapi Pidato Presiden Jokowi
Menurut Arief, sebenarnya menteri-menteri itu sudah enak bekerja dengan tipe kepemimpinan Jokowi yang berani ambil risiko apa pun untuk kepentingan rakyat dan negara.
Contohnya, Arief menjelaskan Jokowi menawarkan kebijakan berupa perppu maupun perpres bila ada hambatan terhadap penanganan Covid-19 dan untuk menyelamatkan ekonomi kecil, ancaman buruh yang di-PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan melawan pandemi.
BACA JUGA: PNS dan PPPK, Siap-siap Saja Mulai Sekarang
Namun, Arief menyayangkan, banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi tak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extraordinary.
"Sehingga berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat," kata Arief, Senin (29/6).
Padahal, lanjut dia, terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus pertumbuhan, sudah membuat mulut Menteri Keuangan Sri Mulyani berbusa-busa bicara.
"Namun apa yang terjadi, instrumen-instrumen untuk mencegah minus pertumbuhan ekonomi seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100 persen, belanja alat kesehatan dan APD juga sangat sedikit dan terlambat," ungkapnya.
Begitu juga, kata dia, realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid-19 terutama untuk sektor usaha mikro kecil menengah, penyelamatan kredit macet korporasi akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), juga tak kunjung dieksekusi.
"Padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya empat bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya. Dan ini tentu berdampak pada PHK besar-besaran," kata Arief.
Menurutnya, yang sangat disesalkan juga, anggota DPR dari parpol-parpol koalisi bukannya mendukung program-program pemerintah untuk membantu masyarakat akibat Covid-19 dan bisa mendapatkan semacam bantuan langsung tunai (BLT).
"Justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi, misalnya saja Program Kartu Prakerja yang sangat membantu masyarakat malah diobok-obok dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal dana dan pelatihan dari program prakerja sangat membantu masyarakat," tuntas Arief. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy