jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid menyatakan, posisi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di Indonesia sangat lemah. Hal itulah yang mendorong DPR berinisiatif mengusulkan dibuatnya regulasi sebagai pelindung sekaligus menjamin kesejahteraan mereka.
Ini ditegaskan Jazilul saat membuka diskusi bertajuk diskusi bertajuk "Nasib Nelayan di Tengah Poros Maritim Dunia" - Membedah RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam di ruang Fraksi PKB DPR, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Marwan: Masa Depan Indonesia Ada di Desa
Hadir dalam acara itu Kapoksi Komisi IV FPKB Daniel Johan dan sejumlah politisi lintas fraksi di DPR. "PKB ingin mengawal RUU Nelayan ini secara serius, sebab posisi nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, posisi yang masih lemah," kata Jazilul.
Melalui RUU tersebut, DPR ingin mendorong agar secara struktural posisi nelayan dan petambak garam diperhatikan pemerintah. karena itu RUU ini harus dibuat sesempurna mungkin untuk dilaksanakan.
BACA JUGA: Setahun Jadi Menteri, Bu Susi Nambah Berat Badan Segini
Di sisi lain, pihaknya menyayangkan data yang dimiliki pemerintah seringkali tidak lengkap dan akurat tentang nelayan. "Pernah saya tanya Menteri Kelautan, berapa jumlah nelayan miskin yang jelas alamatnya, selalu KKP merujuk data BPS," ujar Wakil Ketua Bangar DPR itu.
Ia juga menyebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan ke depan harus berbasiskan data akurat. Mereka harus mendapatkan pembinaan dan harus jelas tata niaganya. Apalagi industri hilir sektor perikanan cukup menjanjikan.
BACA JUGA: Jokowi Kembali Tegaskan Proyek Listrik 35000 MW Tetap Jalan
"Kita kalah jauh dibandingkan Thailan, padahal produk turunan ikan banyak sekali, tepung, minyak ikan dan produk lain. Inilah ke depan yang harus jadi tanggung jawab negara," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-gara Kasus Pelindo II, Masinton Minta Kabareskrim Mundur
Redaktur : Tim Redaksi