jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr Herlambang P Wiratraman mengomentari hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 dan revisi UU KPK. Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM Unair itu menyampaikan tiga catatan.
"Terkait dengan terpilihnya lima calon pimpinan KPK, maka ada tiga hal yang menjadi catatan," katanya, saat dihubungi dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/9).
BACA JUGA: Zaenal Berharap Jokowi Manfaatkan Kesempatan Gagalkan Revisi UU KPK
Pertama, sejak awal proses seleksi bermasalah di level panitia seleksi (pansel) maupun calon pimpinan terpilih, apalagi tanpa mendengar suara KPK saat di tangan Presiden Jokowi.
"Saya menilai hal itu memperlihatkan proses seleksi yang sungguh tidak berkualitas dan sama sekali jauh dari semangat pemberantasan korupsi," ujar dia.
BACA JUGA: Yakini Ada Taliban di KPK, Bang Ruhut Dukung Revisi UU dan Irjen Firli
Kedua, sepanjang proses seleksi terdengar komisioner KPK terpilih tidak tegas soal operasi tangkap tangan (OTT) dan lebih fokus pada upaya pencegahan yang sifatnya sebatas sosialisasi antikorupsi semata. Menurutnya, ini indikasi akan terjadi pelemahan di tubuh KPK beberapa tahun mendatang.
"Ketiga, proses yang demikian itu merupakan fondasi yang rapuh bagi pemulihan kepercayaan publik atas integritas kepemimpinan di lembaga antirasuah itu," ujar pejuang HAM kaum marjinal itu.
BACA JUGA: Saran Mahfud MD untuk Presiden Jokowi terkait Sikap Pimpinan KPK
Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan semata soal pimpinan KPK, melainkan pula sejauhmana kepemimpinan politik yang berani menggunakan wewenang dan kebijakannya untuk bersama melawan korupsi.
"Sayang karena tiga hal itu, keberpihakan Jokowi tidak sungguh-sungguh diperlihatkan, dan pimpinan KPK (periode 2019-2023) tidak lebih dari representasi kepentingan politik yang berkuasa saat ini," katanya lagi.
Herlambang menilai proses terpilihnya pimpinan KPK yang bermasalah, kemudian rencana revisi UU KPK yang melumpuhkan wewenang penyadapan, kendali penegakan hukum, dan hadirnya Dewan Pengawas seperti "menu pesta" para koruptor.
"Saya mengajak semua elemen publik pendukung pemberantasan korupsi, menyediakan diri untuk tetap berjuang, merawat stamina pergerakan untuk tetap berani melawan korupsi," ujarnya pula.
Ia mengatakan tidak ada kata mundur apalagi berhenti, apabila masih mencintai negeri dan merawat mimpi lebih baik manusia-manusia Indonesia di masa depan. (Zumrotun S/ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo