jpnn.com - BATAM - Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut, termasuk wacana pembubaran BP Batam. Menurut Nuryanto pemerintah harus mencari solusi terbaik sehingga perlu dilakukan kajian secara mendalam.
"Setiap kebijakan untuk kepentingan negara harus kita dukung," ujar Nuryanto kepada wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang, seperti dikutip dari batampos.co.id (group JPNN), Kamis.
BACA JUGA: Kisah Istri Seksi yang Suka Hilang Tengah Malam, Ternyata Ikut Arisan Berhadiah Berondong
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyampaikan kewenangan BP Batam di era otonomi daerah, lambat laun mulai bergeser. Sebab, Pemko Batam juga memiliki peran dan wewenang yang sama kuatnya.
"Sebetulnya daerah ini tak melihat siapa yang membangun. Bukannya saya membanggakan diri, di era sekarang, pemko semakin kuat," kata Dahlan, kemarin.
BACA JUGA: Duh, Mendagri Bilang BP Batam Dibubarkan, Menko Perekonomian Malah Bilang Begini
Dahlan tidak memungkiri adanya dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam. Namun hal ini terjadi karena baik BP Batam maupun Pemko Batam sama-sama memilki landasan hukum yang kuat. "Sedikit saja overlaping, misalnya lahan," ungkap Dahlan.
Yang lainnya, menurut mantan pegawai Otorita Batam ini, tak terjadi permasalahan.
BACA JUGA: Depok Butuh Rp 160 M untuk Tertibkan 25 Bangunan di Margonda
Soal wacana pembubaran BP Batam yang disampaikan Mendagri, Dahlan enggan berkomentar. Bahkan Dahlan mengaku tak paham dengan pernyataan Tjahjo Kumolo itu.
"Karenanya saya tak mau berandai-andai," ungkapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Jefri Simanjuntak mendukung pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Karena dua kepemimpinan di Batam membuat pembangunan menjadi tidak signifikan.
"Saya harapkan bukan hanya sekadar isapan jempol. Bila terealisasi, ini kado terindah untuk masyarakat Batam. Pemerintah bisa leluasa membangun Batam," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Batam yang membidangi lingkungan dan infrastruktur ini.
Menurut Jefri, selama ia duduk di DPRD, BP Batam tak mau ikut berpartisipasi menyelasikan persoalan-persoalan yang terjadi masyarakat. Beberapa kali diundang, hanya staf yang selalu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Jangankan kepala BP Batam atau deputi. Manajer atau kepala kantor saja sulit untuk hadir. Mereka (BP Batam) terlalu angkuh," bebernya.
Keberadaan BP Batam menurutnya hanya mempersulit pembangunan yang telah direncanakan pemerintah Kota Batam. "Misalnya sudah kita anggarkan untuk sekolah dan Puskesmas. Tak bisa dibangun karena tak ada lahan," bebernya. (jpg/hgt/dna/Jpgrup/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ngeri.. Sebelum Gantung Diri, Ahmad Nulis Status Begini di Facebook
Redaktur : Tim Redaksi