BAYANGKAN Anda tinggal atau sedang berada di Jayapura. Ada uang, katakanlah USD 1.000, yang butuh Anda tukarkan ke rupiah begitu bank mulai buka di ibu kota Papua tersebut pada pukul 08.00 WIT (Waktu Indonesia Timur).
Karena lebih cepat dua jam dari pusat pemerintahan di Jakarta yang masuk WIB (Waktu Indonesia Barat), otomatis bank-bank di Papua akan memakai kurs sehari sebelumnya. Padahal, dalam selisih waktu dua jam itu segala hal bisa terjadi yang dapat mempengaruhi nilai tukar.
Jadi, ketika pada pukul 08.00 di Papua Anda hanya mendapat nilai tukar Rp 9.300an untuk USD 1, dua jam kemudian saat Jakarta baru memasuki pukul 08.00, kursnya sudah bisa menembus Rp 9.600an atau lebih. Anda yang rugi, dan bank yang repot.
Karena itulah, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono sangat mendukung rencana pemerintah menyatukan zona waktu secara nasional. Pasalnya, penyatuan zona waktu yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012 tersebut dinilai penghobi fotografi itu akan berdampak positif bagi bisnis perbankan di Tanah Air.
"Bagus kalau pasar uang valuta asing kita dibuka pada jam yang sama dengan Singapura dan Hong Kong. Jadi, kalau sampai terjadi persoalan likuiditas tidak akan terjadi perbedaan tajam soal nilai tukar," ujarnya.
Pemerintah memang sangat sangat mengedepankan efektivitas dan koordinasi kerja birokrasi, kesinambungan dunia usaha dengan berbagai pusat bisnis sebagai alasan menyatukan zona waktu. "Misalnya di negara lain bursa buka lebih awal eh kita baru buka, jadi kalau misalkan disana ada sentimen negatif ya bursa kita ikut kebawa," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.
Saat ini, pusat pemerintahan, politik, ekonomi yang berada di Jakarta masuk WIB (selama ini meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Red) atau GMT+7 ketinggalan satu jam dibanding waktu yang berlaku di kebanyakan negara Asia lain. Sedangkan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur berada di zona Wita. Adapun Maluku, Papua, dan Papua Barat masuk WIT.
Dalam satu zona waktu nanti yang direncanakan dimulai 28 Oktober mendatang, akan dipakai Waktu Indonesia Tengah atau GMT +8. Konsekuensinya, segala aktivitas di wilayah barat, termasuk Jakarta, harus sudah dibuka sejam sebelumnya dibanding sekarang. "Jadi, semua pekerja, khususnya Pegawai Negeri Sipil, nantinya kerja mulai pukul 07.00," kata Hatta.
Menurut Hatta, riset terhadap penyamaan zona waktu di seluruh wilayah Indonesia sejatinya sudah dilakukan sejak lama. Yakni, sejak 2004 yaitu saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).
Rencana penyatuan zona waktu itu juga sudah dibahas di Komite Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menangani berbagai macam program kerja jangka panjang untuk mendongkrak ekonomi secara nasional.
"Perbedaan waktu antara Jakarta dan Papua terlalu jauh. Sekarang itu mereka kerja jam 08.00 WIT, kita disini belum bekerja. Nanti kita bekerja jam 08.00 WIB, disana sudah jam 10.00 WIT dan kita jam 16.00 WIB, mereka sudah selesai bekerja," keluhnya.
Menurut Hatta, hal ini menyebabkan selisih waktu yang cukup banyak. Buntutnya, koordinasi dan transaksi ekonomi antarwilayah hanya tersisa"3-4 jam dari delapan jam kerja. Belum dipotong waktu isoma (istirahat, salat, makan siang). Jika penyatuan waktu dilakukan, durasi kerja menjadi lebih efektif dan waktu untuk melakukan transaksi juga lebih panjang, yaitu delapan jam per hari untuk seluruh wilayah Indonesia.
Manfaat lainnya adalah ruang komunikasi dan produktivitas kinerja birokrasi dari Sabang sampai Merauke dapat ditingkatkan. Penyebarluasan informasi juga tidak terhalang selisih waktu. Termasuk siaran televisi, penggunaan internet, dan pemanfaatan jaringan broadband.
Hatta juga merujuk Tiongkok sebagai contoh. Negara dengan wilayah sangat jembar itu juga hanya punya satu zona waktu. Contoh lainnya, Rusia, negeri dengan wilayah daratan terluas di dunia yang saat ini memiliki sembilan zona waktu juga tengah berencana mempersempitnya menjadi empat zona waktu.
Pemerintah berkeyakinan, penyamaan waktu dengan negara-negara tetangga akan memicu penghematan. "Kalau zona waktu kita bisa sama dengan negara-negara tetangga, kita bisa melakukan penghematan dalam jumlah besar, baik jam kerja, transaksi, maupun aktivitas ekonomi," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Edib Muslim, mengatakan, penyatuan zona waktu di Indonesia bukan hal yang baru. Bahkan saat ini, sebagian masyarakat sudah terbiasa bangun pagi-pagi atau hidup dengan zona waktu GMT+9 atau setara dengan waktu Indonesia timur (WIT).
"Bagi Indonesia ini bukan hal yang baru. Kakek kita mengalami satu zona waktu, mana (ada) kita protes sama Jepang. Tahun 1942-1945 kita ngikutin GMT+9," sebutnya.
Edib menambahkan, penyamaan waktu antara indonesia barat, tengah, dan timur diyakini akan dapat mengangkat 20 persen PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Sebab, ada angkatan kerja berjumlah 190 juta orang yang akan melakukan pekerjaannya secara bersama-sama, tidak terpisah jarak waktu. "Kalaupun ada sejumlah pihak yang keberatan saat ini mungkin karena belum paham betul seperti apa manfaatnya," kata dia.
Menurutnya, tidak banyak kendala yang dikhawatirkan soal penyatuan zona waktu, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi. Namun, karena memperhitungkan masa sosialisasi yang diminta Bank Indonesia selama 90 hari, KP3EI pun melakukan simulasi bahwa penyatuan zona waktu paling cepat bisa dilakukan bertepatan Hari Sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober.
"Kalau pun ada kendala, lebih bersifat penyesuaian. Misalnya jam masuk anak sekolah, jam para pekerja pabrik. Saya kira bisalah dalam satu bulan penyesuaian itu," tukasnya.
Menteri Keuangan Agus Martordjojo juga mendukung rencana penyatuan zona waktu itu. Namun, dia tetap meminta agar terlebih dulu diadakan studi yang komprehensif karena wilayah Indonesia sangat luas.
"Saya meyakini di era telekomunikasi seperti sekarang ini (perbedaan waktu) nggak akan membuat halangan. Tapi, komitmen negara tetangga sudah bangun dan kerja, sementara di Indonesia masih belum mulai bekerja dan itu akan membuat respons terhadap pasar bisa kalah cepat," jelasnya. (sof/wir/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Minta Cireks Dijadikan Percontohan Nasional
Redaktur : Tim Redaksi