jpnn.com - JPNN.com - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terus menekan berbagai pihak agar resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB Jumat (23/12) tidak jadi terlaksana.
Resolusi tersebut berisi perintah agar Israel menghentikan pembangunan di wilayah pendudukan Palestina, yaitu Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
BACA JUGA: Israel Putus Hubungan dengan 12 Negara
Setelah sukses menekan Mesir agar menarik pengajuan resolusi tersebut, Netanyahu melakukan hal serupa kepada Selandia Baru. Hal tersebut terungkap dalam laporan yang diunggah Haaretz, Rabu (28/12) kemarin.
"Ini adalah keputusan yang memalukan. Saya minta Anda tidak mendukung dan mengajukannya (resolusi-Red). Jika Anda terus mengajukan resolusi tersebut, dari sudut pandang kami, itu sama saja dengan deklarasi perang,” ujar Netanyahu saat menelepon Menteri Luar (Menlu) Selandia Baru Murray McCully beberapa jam sebelum pemungutan suara di DK PBB.
BACA JUGA: Israel Ancam Hentikan Pendanaan buat PBB
Haaretz mendapat informasi sambungan telepon tersebut dari salah seorang diplomat negara Barat di PBB. Menurut si sumber, saat itu Netanyahu sangat kasar.
Pemimpin yang biasa disapa Bibi tersebut menambahkan, jika Selandia Baru jalan terus, hubungan kedua negara akan rusak.
BACA JUGA: Indonesia Sambut Baik Resolusi PBB soal Palestina
Dia juga menegaskan akan menarik duta besar (dubes)-nya dari Selandia Baru. Netanyahu tentu saja ingin agar resolusi tersebut dibatalkan. Atau setidaknya menunggu sebulan lagi hingga presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilantik. Tidak seperti Barack Obama, Trump dipastikan akan memveto resolusi tersebut.
Meski diancam, McCully tidak gentar. Padahal, sebelum Netanyahu menelepon, Dubes Selandia Baru di Israel sudah ditelepon dan diancam. Yaitu, kantor Kedutaan Besar Israel di Selandia Baru bakal ditutup jika resolusi jalan terus.
"Resolusi ini sesuai dengan kebijakan kami dan kami akan tetap mengajukannya,” tegas McCully kepada Netanyahu.
Selandia Baru memang bukan baru-baru ini saja berkeinginan menghentikan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Negara yang memiliki populasi hanya sekitar 4.744.500 jiwa tersebut sudah cukup lama menentang pembangunan yang dilakukan Israel di tanah Palestina.
Karena itu, ketika Mesir menarik resolusi tersebut Kamis (22/12), Selandia Baru bersama Malaysia, Senegal, dan Venezuela ganti mengajukan resolusi yang serupa di DK PBB.
Sikap yang diambil Selandia Baru itulah yang sangat mungkin mendorong Israel menjatuhkan sanksi membabi buta kepada negara tersebut. Dubes Israel untuk Selandia Baru Itzhak Gerberg rencananya bertemu Netanyahu hari ini. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendiskusikan apakah perlu diberikan sanksi lebih jauh kepada Selandia Baru atau tidak.
”Jadi, sampai ada pemberitahuan selanjutnya, tidak ada sanksi lagi (untuk Selandia Baru, Red),” ujar Juru Bicara Kedutaan Besar Israel di Wellington, Selandia Baru, Patricia Deen. Sejauh ini Israel belum merealisasikan ancamannya untuk menutup kedutaan mereka di Wellington.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman juga meminta penduduk Yahudi meninggalkan Prancis. Mereka diminta pulang ke Israel. Di Prancis ada sekitar 450 ribu warga Yahudi. Pemerintah Prancis akan menjadi tuan rumah untuk pembicaraan damai antara Israel dan Palestina pada Januari. Tepatnya sebelum Barack Obama menyerahkan kursi kekuasaannya kepada Donald Trump.
Israel takut pertemuan di Prancis tersebut akan digunakan Obama untuk membuat keputusan lain yang bisa merugikan negara dengan mayoritas penduduk Yahudi tersebut. Karena itulah, Israel berusaha menghentikan gerakan perdamaian internasional apa pun di Timur Tengah sampai Trump menjabat pada 20 Januari.
”Ini bukan konferensi perdamaian, melainkan pengadilan untuk mengadili negara Israel. Ini adalah konferensi yang bertujuan melemahkan keamanan Israel,” ucap Lieberman. (telegraph/guardian/stuff/sha/c10/any/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KZL! Israel Ngambek ke AS, Ini Sebabnya
Redaktur & Reporter : Adek