jpnn.com, JAKARTA - Para tenaga kesehatan (nakes) honorer K2 yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap satu Februari 2019, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya kepada pemerintah.
Tiga bulan menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19, belum ada keberpihakan pemerintah kepada mereka.
BACA JUGA: Pak Ganjar Kecewa Lagi, Masih Ada Warga yang Ancam dan Intimidasi Perawat
Mereka yakin, pemerintah tahu para nakes yang bertugas bukan semuanya PNS. Sebagian besar adalah honorer dan relawan.
"Kami memang sudah lulus PPPK satu tahun lebih tetapi kami belum sah jadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sudah capek dan lelah kami meminta tetapi tidak ada tanggapan sekalipun dari pemerintah," kata Icha, perawat honorer K2 yang bertugas di puskesmas Kabupaten Brebes kepada JPNN.com, Rabu (3/6).
BACA JUGA: Gaji dan THR Sejumlah Perawat Indonesia Dipotong Saat Berjuang Hadapi Corona
Icha yang lulus PPPK ini mengaku, dia dan semua rekannya tetap berusaha semangat bekerja walau mulai jenuh dengan kondisi yang dialami saat ini.
Di satu sisi tanggung jawab sangat besar. Di sisi lain, hasil kerja kerasnya tidak diapresiasi pemerintah lantaran hingga saat ini mereka belum mengantongi NIP dan SK PPPK.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Apa Kabar Perpres Gaji PPPK? Sanksi untuk yang Nekat Berangkat Haji
Icha dan PPPK di Brebes masih beruntung. Mereka masih digaji setara UMR sebesar Rp 1,8 juta. Namun, itu belum cukup karena yang diinginkan adalah status resmi.
"Kayak orang nikah, kan butuh surat resmi berupa buku nikah. Kalau statusnya siri kan tidak bisa menuntut lebih. Ya perumpamaannya kayak itu saja. Kami butuh pengakuan dan status resmi," tegasnya.
Icha mengaku bosan dengan masa penantian panjang. Apalagi pemerintah sepertinya pura-pura tidak tahu keberadaan PPPK.
"Gaji Rp 1,8 juta alhamdulillah berkat kemurahan hati bupati yang peduli dengan nasib honorer K2 yang lulus PPPK. Namun, itu belum cukup. Pokoknya yang kami tunggu cuma NIP dan SK PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad