jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali meminta agar Musyawarah Kerja Nasional PPP ke IV, di Hotel Mercure, Ancol, 24-25 Februari 2016 ditunda.
Pesan ini disampaikan SDA kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH. Maemoen Zubair dan Ibu Indah Suryadharma Ali, serta Ibu Fernita ketika silaturahmi di Guntur, Senin (21/2).
BACA JUGA: Parah, 217 WNI Dideportasi karena Diduga terkait Teroris
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan," ucap SDA, Selasa (23/2).
Sebelumnya, setelah Menkumham mengeluarkan surat keputusan memperpanjang kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung, Emron Pangkapi selaku Waketum PPP akan menggelar Mukernas PPP ke IV di Hotel Mercure.
BACA JUGA: Jelang Munas: Akom Digoyang, Sayap Golkar Berang
Mukernas yang tidak melibatkan Ketua Umum SDA justru kontraproduktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP. "Mereka (Emron Pangkapi cs) terlalu terburu-buru. Ada apa ini?" ujar SDA.
SDA merasa belum pernah diajak bicara terkait rencana pelaksanaan kegiatan Mukernas IV tersebut. "Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," ucap SDA.
BACA JUGA: Inilah Pernyataan Ketum Parmusi terkait Muktamar Islah PPP
Ia menilai mereka seperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di MA. Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA Selaku Ketua Umum, jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah.
Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP hasil Muktamar Jakarta dan eks DPP Muktamar Surabaya. "Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ungkap SDA.
Menurut SDA, SK Menkumham tentang perpanjangan Muktamar Bandung itu lemah karena melawan putusan MA yang memiliki hirarki lebih tinggi. "Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi Membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP," tandasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Anggap TV Masih Permisif Terhadap LGBT
Redaktur : Tim Redaksi