Mereka Bertugas Melayani Rakyat dan Negara

Rabu, 13 April 2016 – 23:56 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Bupati Lombok Barat Fauzan meresmikan pencanangan Gerakan Jam Wajib Belajar dan Mengaji Masyarakat Lombok Barat, NTB, Rabu (13/4). FOTO: Humas MPR RI.

jpnn.com - MATARAM – Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri Tabligh Akbar dan Ceramah Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Lombok Barat, di Bancinggah Agung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4).

Acara yang dihadiri seribu lebih masyarakat Lombok Barat ini juga diikuti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Bupati Lombok Barat Fauzan, anggota DPR Syafruddin dan Ali Taher, serta ratusan ulama dan tuan guru.

BACA JUGA: Demonstran Anti Eks PNPM Diterima Istana

Dalam ceramah Empat Pilar Kebangsaan, Zulkifli Hasan menjelaskan tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketika menyinggung UUD NRI Tahun 1945, Zulkifli menyebutkan bahwa inti dari UUD NRI 1945 adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.

BACA JUGA: Ketua MPR: Hadapi Persaingan Bebas, Tak Hanya Mengeluh

“Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota," katanya.

Ketika seorang presiden, gubernur, bupati atau walikota sudah terpilih maka rakyat telah memyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin. “Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas mereka yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera sehingga tercapai sila kelima Pancasila," kata Zulkifli.

BACA JUGA: CATAT! Juni Batas Akhir, Komandan Satuan TNI Harus Siap Menerima Sanksi

Tetapi, lanjut Zulkifli, banyak penyelenggara negara, anggota dewan yang tidak tahu tugasnya. "Akibatnya ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK," paparnya memberi contioh.

Menurut Zulkifli, penyelewengan itu terjadi karena disorientasi pada penyelenggara negara dan anggota dewan yang tidak mengetahui tugasnya.

"Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya," tambahnya.

Dalam acara ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Bupati Lombok Barat Fauzan meresmikan pencanangan Gerakan Jam Wajib Belajar dan Mengaji Masyaraat Lombok Barat.(Adv/fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tjahjo Pengin KPK Buka Cabang di Tiap Provinsi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler