jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto mengatakan rotasi dan mutasi di tubuh Polri harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bukan karena ada pesanan politik.
Menurut Bambang, rotasi yang melibatkan ratusan perwira di Korps Bhayangkara ini harus mampu memperkokoh netralitas dalam Pemilu.
BACA JUGA: Panglima Tetapkan Mutasi dan Promosi Jabatan 49 Perwira Tinggi TNI, TNI AD Terbanyak
“Problemnya adalah apakah rotasi dan promosi dalam Telegram Rahasia (TR) (Kapolri ) untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau karena kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di luar organisasi. Misalnya pesanan politik? Tentu perlu dibuktikan lebih dulu,” ujar Bambang, Jumat (8/12/2023).
Dia mengingatkan penempatan personel di sebuah jabatan tertentu seharusnya sesuai kompetensi yang dapat dilihat dari rekam jejak karier maupun prestasi yang bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
BACA JUGA: Menjelang Akhir Tahun, Jenderal Sigit Merotasi 513 Pati dan Pamen Polri
“Yang pasti, dari TR tersebut tampak sekali gerbong siapa yang bergerak naik, misalnya faksi atau gerbong leting 91 dan gerbong Densus 88,” ujarnya.
Gerbong Angkatan 91 adalah angkatan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit, sementara bekas kepala Densus 88 baru saja dilantik presiden menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.
BACA JUGA: Kapolri Mutasi 55 Perwira Tinggi dan Pamen, 6 Kapolda Diganti
“Padahal Densus 88/AT adalah satuan tindak, sementara BNN lebih pada lembaga konsep dan strategik. Jadi, ke depan, bisa jadi strategi pemberantasan narkotika pun juga akan lebih pada penindakan, daripada pencegahan,” kata Bambang.
Menurut Bambang, masyarakat akan mengkriti mutasi di tubuh Polri apakah penempatan personel sudah sesuai kebutuhan organisasi atau apa kaitannya dengan kepentingan untuk mengamankan Pemilu.
“Publik akan berasumsi dan pasti akan menghubungkan dengan persiapan pengamanan Pemilu. Asumsi itu hal yang wajar,” ungkap Bambang.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap total 535 anggota Korps Bhayangkara dari tingkat Perwira Tinggi (Pati) hingga (Pamen). 67 di antaranya rotasi Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo.
Dari ratusan mutasi tersebut, ada dua nama yang menarik, imbuh Bambang.
“Promosi mantan ajudan presiden Jokowi, Irjen Jhonny Edison Isir, sebagai Kapolda Papua dan Brigjen Ade Vivid sebagai Wakapolda DIY,” ujar Bambang.
Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi ratusan personel tersebut.
"Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purnabakti," ujar Dedi.
Kelancaran Pemilu
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai mutasi besar-besaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) menjelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (sistem merit).
“IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024," kata Sugeng.
IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu 2024.
Kendati demikian, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas.
"Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen daripada lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum," ujar Sugeng.
Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut kontestasi Pilpres 2024.
"Namun, dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat oleh Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, anaknya menjadi salah satu calon,” pungkas Sugeng.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari