jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong Dr. Ir. Mervin Komber, CTT, IPP menanggapi aksi demonstrasi para siswa di Tanah Papua terkait program makan bergizi gratis.
Menurut Mervin, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah program yang sangat mulia dan merupakan keprihatinan Presiden ke-8 RI itu terhadap rendahnya gizi anak sekolah di beberapa sekolah.
BACA JUGA: Ratusan Pelajar di Wamena Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Mervin, program ini seharusnya dipandang sebagai program pembangunan yang wajib dikerjakan oleh struktur pemerintahan terkait yang sudah ada.
Mervin mengingatkan jangan lagi menciptakan unsur baru dan struktur baru yang akan memboroskan anggaran.
BACA JUGA: Pancasila Dalam Menu Makan Bergizi Gratis
“Di beberapa sekolah di Tanah Papua, banyak siswa protes dan menolak makan Bergizi Gratis dan meminta program sekolah gratis. Hal ini hendaknya menjadi perenungan kita bersama. Para siswa memilih adanya pendidikan yang gratis ketimbang makan siang bergizi Gratis,” ujar Mervin Komber dalam keterangan tertulis pada Senin (17/2/2025).
Komber juga meminta Presiden untuk melibatkan organisasi keperempuanan di Tanah Papua seperti Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dan Persekutuan Wanita GKI di Tanah Papua serta organisasi perempuan Papua lainnya.
BACA JUGA: Paul Finsen Mayor: Seharusnya Pendidikan Gratis, Daripada Makan Bergizi Gratis
Adapun langkah-langkah program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua dimaksud adalah:
1. Pendataan setiap sekolah yang masuk kategori gizi buruk dan rawan gizi buruk
2. Sekolah yang didata tersebut kemudian dikelompokkan tiap daerah, by name, by school.
3. Pemerintah melalui struktur pemerintahan terkait mulai melakukan kegiatan Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan unsur terkait di masyarakat, semisal Wanita Katolik Republik Indonesia, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, TP PKK, Dharma Wanita dan unsur lainnya yang berkoordinasi dengan kepala kampung setempat dimana sekolah tersebut berada.
4. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat dapur baru, kelengkapan lainnya yang tentu akan menguras dana. Cukup melibatkan organisasi keperempuanan terkait.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari