jpnn.com, JAKARTA - Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggunakan mesin sensor internet untuk menangani konten negatif yang beredar di dunia maya, mendapat tanggapan Praktisi IT dan ahli keamanan informasi ITB Budi Rahardjo.
Budi menilai, mesin sensor internet tidak akan berpengaruh banyak kepada pengurangan jumlah konten negatif yang beredar di internet. Menurutnya, setiap situs berkonten negatif yang diblokir akan memicu munculnya situs serupa baru.
BACA JUGA: Gunakan Mesin Sensor untuk Kendalikan Konten Negatif
”Diblokir, mereka akan pindah domain dan IP address. Susah,” kata lulusan Manitoba University, Winnipeg, Kanada, tersebut kepada Jawa Pos kemarin (15/10).
Dia mengatakan, ketimbang melakukan penyisiran dengan mesin sensor internet yang efektifitasnya masih diragukan, Kementerian Kominfo sebaiknya terus melakukan edukasi.
Menurut Budi, permasalahan itu tidak hanya diselesaikan di hilir. Hulu pun memerlukan perhatian khusus. ”Edukasi kepada masyarakat ini penting,” ucapnya.
Kementerian Kominfo juga harus membanjiri internet dengan konten-konten positif sehingga lama kelamaan, konten negatif tidak lagi mendapat tempat.
”Ya 80 persen lah isinya konten positif. Nanti juga sudah tidak ada lagi yang peduli dengan konten negatif,” kata IT-Preneur di balik domain .id itu.
Di sisi lain, ada juga cara yang jauh lebih efektif untuk menekan jumlah konten negatif yang beredar di internet. Yakni dengan follow the money. Mencari siapa dalang di balik konten-konten negatif itu.
Namun, tentunya itu sudah bukan menjadi kewenangan Kementerian Kominfo. Melainkan kewenangan pihak kepolisian.
”Pelakunya harus dikejar dan diberi efek jera. Dengan begitu, orang yang akan melakukan hal serupa akan berpikir ulang dengan ancaman hukuman yang akan mereka terima,” ucap dia.
Namun, kata Budi, sah-sah saja jika Kementerian Kominfo menggunakan alat itu untuk pemetaan terhadap konten-konten negatif yang beredar di internet itu.
Budi mengatakan, metode crawling sebenarnya bukan metode baru. Sudah cukup banyak pihak yang menggunakan metode tersebut. Biasanya untuk memetakan pasar.
”Kalau tujuannya untuk itu sih sah-sah saja. Yang saya tidak setuju itu pemberangusannya. Dengan blokir-blokir itu khawatirnya akan mengarah ke pembatasan kebebasan berpendapat,” ucap lulusan terbaik Jurusan Teknik Elektro ITB pada 1986 itu.
Terkait dengan anggaran yang menyentuh angka Rp 211 miliar untuk pengadaan mesin tersebut, Budi merasa angka tersebut terlalu besar.
Memang, untuk menyediakan software dan storage pendukung butuh anggaran besar. Tapi sepertinya tidak sebesar itu. Budi mengaku belum terlalu memahami juga akan seperti apa mesinnya nanti.
”Tapi, kalau hanya untuk crawling, angka tersebut memang terlalu besar,” ujarnya.
Hal tidak jauh beda juga dilontarkan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI Laksana Tri Handoko.
Menurutnya, menggunakan metode tersebut sangat memungkinkan karena prinsipnya sama dengan sensor di program Internet Sehat. Tetapi, lanjut Handoko, akurasinya tidak bisa 100 persen.
”Malah mungkin hanya lebih kurang 60 persen. Setidaknya ini akan mengurangi konten negatif di internet,” tuturnya. (and/tau)
Redaktur : Tim Redaksi