"Model persentase hanya akan memunculkan manipulasi dengan menaikkan anggaran dalam usul awal. Ketika belakangan dilakukan pemotongan, jumlahnya bisa sama dengan anggaran sebelumnya atau tetap lebih tinggi, seperti DPR ini," kata peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam di Jakarta kemarin (25/9).
Sebelumnya, IBC merilis pada 2013 DPR mengusulkan anggaran Rp 248,12 miliar untuk kunker ke luar negeri. Bila dibandingkan dengan anggaran kunker 2012 sebesar Rp 139,94 miliar, ada peningkatan sampai 77 persen.
Kalau dipotong sampai 40 persen dari usul awal itu, usul anggaran kunker ke luar negeri DPR menjadi Rp 148,8 miliar. Dengan kata lain, masih terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 8,86 miliar atau 6,3 persen.
Roy mencurigai ada setting dalam politik anggaran DPR terkait kunker ke luar negeri itu dengan mengusulkan kenaikan yang sangat tinggi di awal. Alih-alih melakukan rasionalisasi dan efisiensi kunker menyusul kerasnya kritik publik, DPR justru merancang kenaikan anggarannya secara sangat "halus". "Di awal perencanaan sudah di-mark up," katanya. "Sebetulnya direncanakan anggarannya itu tetap dinaikkan. Jadi, diturunkan lagi hingga 40 persen pun, hasil akhirnya sebetulnya tetap naik," imbuhnya.
Roy lantas mengkritik model evaluasi DPR dalam menjalankan fungsi budgeting atau anggaran. Dia menyebutnya masih terkesan tradisional karena mengandalkan logika persentase. Bukan mendorong untuk menyisir ulang program per program atau kegiatan per kegiatan sesuai dengan prinsip anggaran mengikuti fungsi.
Akibatnya, dalam konteks kunker ke luar negeri DPR, semua perjalanan dinas yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tetap dimasukkan dalam usul anggaran. "DPR memang tidak melakukan evaluasi berdasar kebutuhan," kritiknya.
Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, pihaknya sudah meminta standar biaya umum (SBU) yang dikeluarkan menteri keuangan direvisi lagi. Dalam SBU tersebut, fasilitas anggota DPR yang semula business class ditingkatkan menjadi first class. Itu telah mendorong kenaikan anggaran kunker DPR ke luar negeri menjadi signifikan. "Artinya, kami minta fasilitas tersebut dikembalikan ke business class saja," kata Marzuki.
Tetapi, kalau pemangkasan sampai 40 persen, anggaran kunker DPR 2013 tetap naik 6,3 persen jika dibandingkan dengan 2012" "Dicek dulu lah kenaikannya karena apa," jawabnya. (pri/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cagub Sultra Contek Kampanye Baju Kotak-kotak Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi