jpnn.com - JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membantah ada tekanan dari pemerintah pusat terkait pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) di Ibukota.
Kendati pernah mengakui bila kajian proyek tersebut salah, namun pemprov tidak mampu membatalkan pembangunan proyek itu karena beberapa masalah.
BACA JUGA: Warga Bantar Gebang Belum Terima Uang Kompensasi
"Bukan terdesak, tapi kita tidak bisa membatalkan karena ada commitment fee," ujar Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (JPNN Grup), Senin (5/5).
Ahok akui kajian proyek ini belum selesai sejak awal. Rencana awal pembangunan MRT adalah daerah Selatan-Utara.
BACA JUGA: Bayi Kembar Ditinggalkan di Orang Tua
Sayangnya dalam prakteknya setelah 20 tahun ternyata area yang justru banyak dipadati penduduk adalah daerah Timur-Barat Jakarta. Sayangnya PT MRT belum membuat kajian untuk rute ini.
"Cuma kalau mau bangun salah satu, idealnya didahulukan yang paling padat. Dulu yang padat memang Selatan-Utara, tapi setelah 20 tahun, yang harus dibangun duluan harusnya Timur-Barat. Cuma Timur-Barat kajiannya tidak ada. Daripada tidak ada yang dibangun ya kita teruskan saja yang Selatan-Utara," imbuhnya.
BACA JUGA: Siswa SD Tewas Dihajar Kakak Kelas
Secara pribadi Ahok sebenarnya memilih agar wilayah Timur-Barat Jakarta yang diutamakan pembangunan MRT-nya. Tapi Ahok mengaku tidak memiliki kuasa untuk mengubah rute itu.
"Dan bukan berarti Selatan-Utara tidak berguna, tapi kalau suruh pilih mana yang seharusnya didahulukan, harusnya ya Timur-Barat. Karena akan menolong lebih banyak," cetusnya. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daripada Uang, Ahok Pilih Diberi Sumbangan Truk Sampah
Redaktur : Tim Redaksi