jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin prihatin dengan aksi kudeta yang terjadi di Myanmar. "Turut prihatin atas perkembangan dinamika politik di Myanmar," kata Azis, Selasa (2/2).
Sebelumnya, diberitakan bahwa militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin 1 Febuari 2021.
BACA JUGA: Tenang, Indonesia tak Seperti Myanmar, Tidak Ada Tradisi Kudeta Militer
Sejalan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), DPR mengimbau pihak di Myanmar mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Di antaranya komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
Indonesia menilai perselisihan terkait pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.
BACA JUGA: Pernyataan Joe Biden Ini Ditujukan kepada Indonesia, Tiongkok dan Tetangga Myanmar Lainnya
"Kami desak Myanmar agar kembali mengedepankan prinsip-prinsip ASEAN Charter (Piagam ASEAN) serta mengembalikan nilai-nilai demokrasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ungkapnya.
"Kudeta adalah langkah yang tidak sesuai dalam semangat membangun bangsa mana pun," tambah Azis.
Azis mengatakan walaupun ada kesepahaman non-intervensi antara negara ASEAN, kejadian kudeta di Myanmar bukanlah langkah yang dapat dibenarkan.
"Semoga kondisi politik domestik di Myanmar dapat kembali pulih sesuai norma-norma dan mekanisme demokrasi,” lanjut Azis.
Wakil ketua umum Partai Golkar itu mendesak Kemenlu agar aktif memantau perkembangan politik di Myanmar, serta membangun jalur komunikasi dalam melindungi masyarakat Indonesia di sana.
Lebih lanjut, Azis mengharapkan masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menunggu instruksi Kemenlu.
“Kemlu harus segera membangun jalur komunikasi darurat dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan Indonesia di Myanmar. Khususnya keamanan WNI di sana,” desaknya.
Azis pun mengharapkan situasi politik di Myanmar tidak berkembang manjadi permasalahan geopolitik baru di dunia.
Indonesia dinilai perlu berperan dalam menjaga agar tetap solid dalam diskursus politik global, khususnya yang sedang berkembang di Laut China Selatan.
Di saat yang sama, dunia international perlu menahan diri dan mengedepankan dialog.
“Yang terpenting saat ini agar ASEAN tetap solid, maka Indonesia perlu mengambil inisiatif dalam menjaga keutuhan ASEAN. Sekaligus, kami imbau dunia internasional untuk menahan diri sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi potensi geopolitik baru," pungkasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy