jpnn.com, AMBON - Ratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Maluku yang salah satu tuntutannya terkait jatah menteri di Kabinet Jokowi - Ma'ruf.
Tuntutan yang diajukan pada pemerintah pusat di antaranya menyangkut pemberian otonomi khusus (Otsus) serta satu jatah kursi menteri dalam kabinet.
BACA JUGA: Sekjen PPP Klaim Belum Tahu Kabinet Final Jokowi
"Kami juga meminta pemerintah untuk mengatur ulang PI 10 persen di blok migas abadi Masela," kata ketua Aliansi Pemuda Pemuda Maluku, Subhan Patimahu di Ambon, Kamis.
BACA JUGA : Jokowi: Kabinet Sudah Final, Partai Sudah Diberi Tahu
BACA JUGA: Tridianto: Hanura Enggak Dapat Jatah Menteri, Ya Keterlaluan
Tuntutan pendemo disampaikan saat diterima anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw, Habiba Pellu, Melki Sairdekut, Amir Rumra, dan Constansius Kolatfeka.
Sedangkan pedemo terdiri dari KNPI Maluku, LBH Pemuda Maluku diketuai Hamzah Nurlili, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan mahasiswi, serta paguyuban pemuda se-Maluku yang telah berkomitmen bersama pemda untuk memperjuangkan kepentingan daerah ini.
BACA JUGA: Seharusnya Pak Jokowi Tak Punya Beban Lagi Memilih Menteri di Periode Kedua
"Kami memandang perlu untuk dimasukannya salah seorang putera daerah terbaik menjadi menteri di kabinet jilid II sebagai bentuk partisipasi bersama dalam membangun bangsa ini," kata Subhan.
Aliansi juga meminta pemerintah untuk mengatur ulang porsi PI 10 persen sehingga dapat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
BACA JUGA : Jokowi Sebut Bakal Ada Kepala Daerah jadi Menteri dan Bu Ani Diberi Tugas Lebih Besar
Untuk masalah PI blok Masela sebesar 10 persen sebenarnya terlalu kecil bagi daerah penghasil sehingga perlu diatur ulang oleh pemerintah.
"Kami juga mendesak pemerintah RI untuk diberlakukan Maluku sebagai provinsi dengan perlakuan khusus atau otonomi khusus," tandasnya.
Dikatakan, pengangkatan putera daerah terbaik asal Maluku sebagai menteri dan masuk dalam jajaran kabinet adalah wujud pemerintah turut memerhatikan kualitas SDM di daerah ini.
Sementara itu, Ketua LBH Pemuda Maluku, Hamzah Nurlili mengaku adanya delapan orang legislator perwakilan Maluku di DPD maupun DPR RI, tetapi belum cukup berpeluang berhadapan langsung dengan Presiden dan Wapres untuk memperjuangkan daerah.
Karena itu dibutuhkan jatah menteri untuk tokoh dari Ambon yang bisa mewakili juga aspirasi masyarakat setempat.
"Berbeda dengan menteri yang setiap saat bisa hadir langsung dalam rapat-rapat kabinet dan berbicara langsung dengan kepala negara," ujarnya.
Anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw yang menerima surat pernyataan sikap pedemo manyatakan akan meneruskannya ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. (ANT/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OSO Sudah Membaca Bahasa Tubuh Jokowi, Bakal Ada Pengumuman Penting
Redaktur & Reporter : Natalia