jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menginginkan Dinas PPPA berdiri sendiri. Selama ini urusan PPPA nempel dengan dinas lain seperti sosial, kependudukan dan catatan sipil, dan lainnya.
“Dari 500-an kabupaten/kota, hanya puluhan yang sudah menjadi Dinas PPPA. Harusnya ini berdiri sendiri,” ujar Mama Yo, sapaan karibnya, Minggu (4/3).
BACA JUGA: Ambarawa Punya Patung dr Tjipto Mangoenkoesoemo
Perlunya Dinas PPPA, lanjutnya, untuk menjamin penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah, sehingga bisa dijamin keberlangsungannya. Dengan demikian, Pemda bisa membentuk UPTD di bawah Dinas PPPA, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Untuk menggolkan rencana tersebut, Menteri Yohana mengungkapkan, pihaknya sudah membahasnya dengan Menteri Dalam Negeri. Dia berharap, Mendagri bisa segera mengeluarkan peraturan menteri yang mewajibkan seluruh Pemda membentuk Dinas PPPA.
BACA JUGA: Menteri Yohana: Saya Mama Papua, Sakit Rasanya Mendengar Itu
"Pembangunan PPPA tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh tindakan yang holistik, terpadu dan efektif, karena itu harus membangun networking dengan seluruh stakeholders (Pemerintah, LSM, akademisi, dan dunia usaha)," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Batasi Pelajar Gunakan Gawai
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Menteri Dorong Pemda Perbanyak Puskesmas Ramah Anak
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad