JAKARTA - Sejumlah aktifis pemerhati pendidikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pagi ini akan mendatangi kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk bertemu Mendikbud Mohammad Nuh.
Kedatangan kali ini bukan terkait penolakan terhadap kurikulum sebagaimana yang pernah mereka lakukan, melainkan untuk meminta kejelasan mengenai hasil investigasi dan rekomendasi kisruh ujian nasional (UN) yang dilakukan Itjen Kemdikbud.
"Kami ingin meminta salinan laporan investigasi Itjen Kemendikbud terkait dengan kekacauan UN 2013," kata Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri kepada JPNN.COM, Rabu (15/5).
Mendikbud Mohammad Nuh sudah mengumumkan hasil investigasi beserta rekomendasinya dalam konferensi pers di Kemdikbud, Senin (13/5) lalu. Namun dalam paparannya, menteri asal Jawa Timur itu hanya mengungkap beberapa fakta dan sebuah rekomendasi.
Fakta-fakta yang sudah diungkap itu di antaranya empat hal penyebab penundaan UN di 11 provinsi. Seperti masalah keterlambatan pencairan anggaran oleh menteri keuangan, kelemahan manajerial di kemdikbud, di percetakan dan kelemahan pengawasan di percetakan.
Sedangkan rekomendasi sanksi yang baru diungkap M Nuh hanya satu, yakni pemberhentian kepala badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar dari jabatannya. Padahal Irjen Kemdikbud Haryono Umar menyebut ada banyak pejabat yang dikenai sanksi atas keterlambatan UN.
"Ini dilakukan karena Mendikbud tidak kunjung mengunkap semua temuan Itjen pada hari senin kemarin," tegas Febri.(Fat/jpnn)
Kedatangan kali ini bukan terkait penolakan terhadap kurikulum sebagaimana yang pernah mereka lakukan, melainkan untuk meminta kejelasan mengenai hasil investigasi dan rekomendasi kisruh ujian nasional (UN) yang dilakukan Itjen Kemdikbud.
"Kami ingin meminta salinan laporan investigasi Itjen Kemendikbud terkait dengan kekacauan UN 2013," kata Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri kepada JPNN.COM, Rabu (15/5).
Mendikbud Mohammad Nuh sudah mengumumkan hasil investigasi beserta rekomendasinya dalam konferensi pers di Kemdikbud, Senin (13/5) lalu. Namun dalam paparannya, menteri asal Jawa Timur itu hanya mengungkap beberapa fakta dan sebuah rekomendasi.
Fakta-fakta yang sudah diungkap itu di antaranya empat hal penyebab penundaan UN di 11 provinsi. Seperti masalah keterlambatan pencairan anggaran oleh menteri keuangan, kelemahan manajerial di kemdikbud, di percetakan dan kelemahan pengawasan di percetakan.
Sedangkan rekomendasi sanksi yang baru diungkap M Nuh hanya satu, yakni pemberhentian kepala badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar dari jabatannya. Padahal Irjen Kemdikbud Haryono Umar menyebut ada banyak pejabat yang dikenai sanksi atas keterlambatan UN.
"Ini dilakukan karena Mendikbud tidak kunjung mengunkap semua temuan Itjen pada hari senin kemarin," tegas Febri.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BSNP: PP Standar Nasional Pendidikan Sudah Final
Redaktur : Tim Redaksi