“Pola meminta jatah, itu praktek lama. Bukannya di Indonesia hal seperti itu sudah berlangsung lama. Ini karena kepentingan partai. Mereka (oknum anggota DPR,red) harus setor soalnya,”kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, kepada JPNN, lewat pesan elektroniknya, Jumat (26/10).
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan Surat Edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 diterbitkan demi mencegah praktik kongkalikong. Surat tersebut ditujukan ke seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan BUMN, serta pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, guna menolak permintaan uang atau jatah yang kerap dilakukan oknum DPR RI. Pada awalnya disebut, surat edaran tersebut diterbitkan karena adanya SMS pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Namun belakangan, Dipo membantah hal tersebut.
Praktik meminta jatah ini menurut Boni, sangat sulit untuk diberantas, tanpa adanya hukum yang baik. Ia bahkan menilai, tidak ada cara yang lebih tepat selain lewat hukum. Makanya ia meminta agar KPK segera bergerak cepat. Bila perlu segera memanggil Dipo Alam untuk menjelaskannya, apakah memang benar ada SMS tersebut dan hal-hal apa yang melatarbelakanginya. “Karena untuk memberantasnya itu hanya dapat dilakukan dengan penerapan sistem hukum yang kuat dan tidak ada mekanisme lain,”katanya.
Jika memang praktik telah lama, mengapa pemerintah baru mengeluarkan surat edaran baru-baru ini? Ditanya demikian, Boni menilai lebih karena pemerintah nggak mau terus menerus disalahkan secara sepihak. “Tapi sebenarnya itu simbiosis mutual yang menjadi ritual dalam politik kita. Buat saya yang menarik, motivasinya apa? Selain tentunya pemerintah tidak ingin disalahkan sepihak, kalau ini dibongkar,”katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Pemerintah Disinyalir juga Minta Jatah
Redaktur : Tim Redaksi