jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Watchdog meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek Banggai Ammonia Plant (BAP).
Pasalnya, BPK telah menemukan potensi kerugian negara dengan nilai mencapai ratusan juta dolar AS terkait proyek kerja sama antara anak perusahaan BUMN dengan swasta tersebut.
BACA JUGA: BEM Nusantara Desak Jokowi Menegur Erick Thohir
"Meminta kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta KPK RI untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan atas proyek Banggai Ammonia Plant (BAP) dan sekaligus memeriksa semua pihak yang terlibat secara profesional," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Watchdog Tegar Putuhena dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7).
BAP adalah buah kerja sama PT Amara Utama (PAU) dengan PT Rekayasa Industri (Rekind), salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company.
BACA JUGA: Firli Bahuri Beri Peringatan kepada Luhut dan Erick Thohir soal Vaksin Berbayar
PT PAU sendiri dikendalikan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) di mana kakak Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu pemegang sahamnya. Boy Thohir (BT) juga tercatat sebagai presiden komisaris PT PAU.
Menurut BPK, PT Rekind berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pengadaan vendor sebesar USD 238,987.00.
BACA JUGA: Erick Thohir Menyampaikan Kalimat Dukacita
Potensi kerugian juga berasal dari pencairan performance bond, sisa tagihan pembayaran belum dibayar oleh PT PAU, retensi yang masih ditahan oleh owner karena adanya pengenaan liquidated damages dan beberapa hal lainnya. Jika semua ditotal, nilainya mencapai lebih dari USD 100 juta.
Tegar menilai temuan-temuan tersebut patut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Apalagi, ada potensi konflik kepentingan yang sangat besar di tataran paling elite.
"Konflik kepentingan pasti terjadi saat pengambilan keputusan dalam RUPS PT Rekind. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dapat mengambil keputusan penting dalam RUPS terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan kakaknya (PT PAU)," beber dia.
Tegar pun meminta Presiden Jokowi tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti temuan BPK dengan mengevaluasi posisi Erick Thohir sebagai menteri.
"Karena tidak sanggup menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap terhadap proyek yang berurusan dengan kepentingan kakak kandungnya," pungkas dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil