jpnn.com - JAKARTA- Menjadi bidan desa PTT tidak segampang yang dibayangkan. Mereka yang ingin diangkat, harus merogoh kocek dalam-dalam, sampai puluhan juta rupiah.
Menurut Ketua Forum Bidan Desa PTT Indonesia Lilik Dian Eka, untuk menjadi bidan desa PTT harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Besarannya variasi tergantung permintaan masing-masing Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
BACA JUGA: Dulu Berkemeja Batik, Sekarang Tenteng Senjata Laras Panjang
"Jangan dikira jadi bidan desa PTT itu gratis. Seorang lulusan Akademi Kebidanan yang ingin menjadi bidan desa PTT dan mengantongi SK Menkes harus keluar modal dulu," ujar Lilik kepada JPNN di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (18/1).
Dia menyebutkan, di Sukabumi mahar yang dimintakan para pejabat Dinkes sebesar Rp 30 juta, Karawang Rp 45 juta, Kuningan Rp 50 juta. Di daerah-daerah lain juga demikian, tergantung kebijakan Kadinkesnya.
BACA JUGA: Susi Sudah Punya Firasat Tak Enak soal Panji, Begini Ceritanya
Setelah mengantongi SK Menkes, para bidan desa PTT ini setiap tiga tahun harus memperpanjang masa SK-nya. Lagi-lagi mereka dituntut harus menyetorkan uang perpanjangan SK.
"Kami bidan desa PTT dimintakan dana terus. Tiap bulan dari gaji kami yang sedikit dipotong pajak 10 persen. Setelah itu setiap tahun ketiga harus perpanjang dengan besaran variasi namun tetap di angka jutaan," terangnya.
BACA JUGA: Gara-gara Bawa Brimob Bersenjata, DPR Akan Panggil Kapolri-KPK
Dia menyontohkan nasib para bidan desa PTT di Papua yang SK perpanjangannya ditahan Kadinkes karena anggotanya tidak mau menyetor dana Rp 4 juta. "Ini sama saja pemerasan, kok bisa bidan harus menebus SK-nya. Memangnya berapa gaji kami. Itu sebabnya kami minta diangkat CPNS agar tidak diperas lagi," ucapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP: Penyidik KPK Konyol, Sudah Salah Masih Ngotot
Redaktur : Tim Redaksi