Misbakhun: Jadi Menteri Jokowi Bukan Pekerjaan Mudah, Semangat Harus Selalu Muda, 24 Jam

Kamis, 01 Agustus 2019 – 19:24 WIB
Mukhamad Misbakhun. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan menjadi menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bukanlah hal yang mudah.

Menurut pria kelahiran Pasuruan 29 Juli 1970 itu, menteri Jokowi harus bisa mengimbangi presiden yang dikenal memiliki tipe pekerja keras tersebut. "Mereka harus bisa mengimbangi irama kerjanya presiden, 24 jam," kata Misbakhun di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/8).

BACA JUGA: Misbakhun Yakin Jokowi Akan Memberi Jabatan kepada yang Berkeringat

Dia mengatakan, menteri harus siap kapan pun dipanggil presiden. Harus siap pula untuk ikut ke mana pun presiden pergi. Mereka harus tanggap terhadap situasi sosial yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat. Menteri harus menjadi orang pertama memberikan laporan kepada presiden. "Nah, yang bisa seperti ini kan semangatnya harus selalu muda," ujar anggota Komisi XI DPR itu.

Misbakhun menegaskan bahwa semangat muda diperlukan dalam kabinet dan menteri-menteri Jokowi. Sebab, ujar dia, Jokowi menjadi salah satu presiden yang masih muda ketika menjabat yakni 54 tahun. "Inilah yang menjadi point entry kenapa bicara tentang kemudaan itu di dalam kabinet," katanya.

BACA JUGA: Perempuan Golkar Minta Mensos Bantu Dokter Romi

Soal siapa menterinya, kata Misbakhun, hanya presiden yang tahu. Sebab, presiden mempunyai hak prerogatif yang diberikan konstitusi. "Yang lain hanya bisa usul," tegasnya.

BACA JUGA: Misbakhun Yakin Jokowi Akan Memberi Jabatan kepada yang Berkeringat

BACA JUGA: Prananda Prabowo Bakal Mendapat Posisi Strategis? Yakin

Namun, dia yakin Jokowi adalah presiden sekaligus pribadi yang mengerti siapa orang-orang yang dianggap turut serta dan mempunyai andil besar di dalam pencapaian kesuksesannya terpilih kembali di periode yang kedua. "Saya yakin ini akan dipertimbangkan," ungkap Misbakhun.

Menurut dia, Jokowi termasuk pemimpin yang ingin menyerap energi-energi besar bangsa yang sedang berkembang ini untuk menjadi bagian dari struktur di pemerintahan. "Tentunya ini menjadi hak sepenuhnya presiden," jelasnya.

Menurut dia, presiden juga akan melihat ketentuan Undang-Undang Kementerian Negara, serta masalah yang berkembang di koalisi. Misbakhun menegaskan, koalisi yang dibangun juga sangat relatif. "Karena apa, struktur ketatanegaraan kita tidak mengenal oposisi secara diametrikal atau oposisi yang sangat berseberangan," katanya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama-nama Calon Menteri dari Golkar Sudah di Kantong Airlangga Hartanto


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler