JAYAPURA-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, gugatan yang dilakukan oleh KPU pusat terkait dengan kewenangan melakukan tahapan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2012-2017, sudah didaftarkan oleh KPU pusat ke MK.
"Sudah didaftarkan dua hari yang lalu sebelum saya ke Jayapura, dan setelah diberikan nomor register, maka segera kita laksanakan sidangnya," ungkap Mahfud MD saat melakukan jamuan makan malam dengan Penjabat Gubernur Papua dan Forkompinda di Gedung Negara Dok V Jayapura, tadi malam.
Mahfud menegaskan, untuk sengketa penanganan persoalan pemilukada di Papua, pihaknya akan tetap professional dan akan mempertimbangkan sejumlah undang-undang yang berlaku di Papua, seperti undang-undang otonomi khusus No.21 tahun 2001.
"Saya sudah minta untuk diproses nomornya. Jika syarat-syarat belum lengkap segera ditelepon kepada KPU, dan itu tidak lama. Yang pasti kita akan seriusi sidangnya, agar keputusannya segera cepat turun," tegasnya.
Mahfud menjelaskan, soal sengketa pemilukada yang berujung ke MK, dari persentase per provinsi, dari 33 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat menempati urusan tertinggi, di mana semua sengketa pemilukada hampir berakhir dengan keputusan MK.
"Artinya hampir semua sengketa pemilukada di Papua selalu dibawa ke MK, tapi tidak semua gugatan dikabulkan. Hanya saja dari sudut positifnya, ternyata keputusan di MK semua pihak menerima," paparnya.
Lanjut Mahfud, pihaknya dalam menentukan keputusan juga melihat dari kondisi kearifan lokal di Papua, sebab jika dipukulratakan penanganan sengketa seperti di daerah-daerah lain, maka persoalan pemilukada di Papua tidak akan selesai.
"Misalnya di Papua ada sejumlah daerah yang memiliki kebiasaan sistem noken, bisanya diwakili oleh kepala suku, namun itu budaya mereka, sehingga kita tetap pertimbangkan," tambahnya.
Sementara itu, soal kesan setelah menginjak kaki di Kota Jayapura, Mahfud mengatakan, bahwa awalnya dirinya juga merasa ketakutan ke Papua, setelah menyaksikan berita di TV nasional. Bahkan bukan saja dirinya, namun juga masyarakat di Indonesia di luar Papua juga ketakutan melihat Papua. Mereka melihat bahwa Papua saat ini tidak aman, karena terjadi penembakan.
"Memang kesan saya awalnya seperti itu. Papua ini gawat, namun setelah saya tiba di Sentani dan menuju ke Kota Jayapura, saya lihat kondisi kehidupan masyarakat di Kota Jayapura, biasa-biasa saja," katanya.
Meskipun begitu, Mahfud tidak menyangkal jika peristiwa penembakan tersebut, ada efeknya. Oleh sebab itu dirinya berharap agar aparat keamanan bisa menangani secara professional.
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Dr. Drs. Syamsul Arief Rivai,MS, mengatakan langkah-langkah untuk menjamin keamanan di Kota Jayapura, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur di dalam instansi terkait seperti Polri dan TNI.
"Memang terakhir ini ada peristiwa yang terjadi, namun saya melihat dan dari kaca mata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, semuanya berjalan dengan baik, sebab fungsi pelayanan masyarakat yand dilakukan oleh pemerintah masih jalan dengan lancar. Fungsi pembangunan terutama fungsi distribusi barang dan jasa dan ekonomi juga berjalan dengan baik, tugas-tugas kemasyarakatan berjalan dengan baik," terangnya.
Dikatakannya, penanganan terhadap peristiwa penembakan beberapa minggu terakhir ini sudah dilakukan oleh Polda Papua, bahkan tiga orang yang dicurigai sudah diamankan. Diharapkan dari keterangan mereka bisa diketahui modus dan tujuan ke depan dari aksi-aksi penembakan ini.
"Dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan pertemuan dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Selanjutnya akan mengumpulkan tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, untuk bersama-sama melihat kondisi terakhir di Papua, agar kondisi di Papua tetap kondusif," ucapnya. (cak/fud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ide Mendagri Kacaukan Jabatan Politik dan Karier di Daerah
Redaktur : Tim Redaksi