jpnn.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai menggarap aduan-aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik anggota parlemen. Misalnya, aduan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal.
Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keputusan menindaklanjuti aduan itu diambil dalam rapat internal, Rabu (27/9).
BACA JUGA: Kahitna dan Komika Abdel Siap Meriahkan Reuni Akbar SMA 31
“Hari ini rapat internal MKD telah memutuskan ada beberapa perkara yang menonjol yang akan kami tindaklanjuti dengan pemanggilan-pemanggilan. Baik yang sudah dinyatakan dalam registrasi lengkap, maupun pemanggilan dalam rangka verifikasi materi perkara,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/9).
Dia mengatakan, sidang perdana yang akan digelar pekan depan karena verifikasi materi yang sudah lengkap ada beberapa aduan. Pertama, pengaduan yang dilakukan oleh Elza Syarif terhadap Akbar atas dugaan pelanggaran kode etik yang membuat pengacara itu merasa tidak nyaman.
“Sidang perdana akan dilangsungkan pada Senin depan,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
BACA JUGA: Fadli Zon: Hasil Kerja Pansus KPK Normatif
Kedua, sidang penyelidikan materi perkara yakni dengan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Ini akan dilakukan terhadap pelapor maupun terlapor Victor yang lokasinya di Nusa Tenggara Timur (NTT). MKD juga akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Fadli. “Keduanya ini akan digelar Rabu depan,” tegasnya.
Terkait laporan MAKI, kata Dasco, MKD akan mengundang pelapor maupun terlapor untuk saling mengklarifikasi dalam rangka kelengkapan verifikasi materi. “Sehingga bisa kami putuskan apakah kemudian layak dijadikan register perkara atau tidak,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengadaan 5.000 Senpi Jadi Polemik, Ini Saran dari Fadli Zon
Sedangkan kasus Victor, kata dia, seluruh administrasinya sudah dinyatakan lengkap. Dua pelapor dan satu terlapor akan diundang memberikan klarifikasi. “Sehingga pada hari itu bisa diputuskan apakah masuk register perkara untuk dilanjutkan atau tidak,” katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Yakin Panglima TNI Bukan Berpolitik
Redaktur & Reporter : Boy