Mobil Pribadi Tak Perlu BBM Subsidi

Kamis, 07 Agustus 2014 – 06:46 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyambut baik kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan penjualan solar bersubsidi di sejumlah wilayah.

Bahkan, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat berharap suatu saat semua mobil pribadi dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi untuk mengurangi beban negara.

BACA JUGA: Jumlah Penumpang Bus Turun, Pesawat Naik

"Keinginan kita, agar one day mobil pribadi tidak perlu lagi menggunakan BBM subsidi. Seharusnya yang bisa beli mobil itu sudah termasuk orang punya, jadi BBM subsidi tidak cocok lagi digunakan oleh kendaraan pribadi," ujar Hidayat di Kantor Kementerian Perindustrian kemarin (6/8).
       
Saat ini solar subsidi di SPBU di Jakarta Pusat sudah dihapus. Di beberapa daerah beli solar subsidi dibatasi waktunya hanya 08.00-18.00 WIB. Sedangkan di SPBU rest area jalan tol juga sudah dilarang menjual premium. "Itu belum cukup, diperlukan kebijakan yang lebih tegas kalau mau hasilnya signifikan," katanya.

Menurut Hidayat, penghapusan subsidi pada BBM merupakan hal yang baik untuk mengurangi beban anggaran. Namun, dia tidak setuju jika penghapusan itu juga diterapkan pada kendaraan komersial.

BACA JUGA: Pelanggan PLN di Wilayah S2JB Menunggak Rp 165 Miliar

"Untuk komersial oke (diberikan subsidi). Sebab, itu memberikan multiplier effect kepada kegiatan ekonomi dan masyarakat lain," paparnya.
       
Dia mencontohkan, pemberian subsidi BBM yang digunakan angkutan barang bisa memberikan efek lanjutan seperti menjaga agar harga barang konsumsi masyarakat tidak melonjak tinggi. Dampaknya inflasi bisa terkendali.
       
Terkait pengendalian BBM subsidi yang selalu dimulai di Jakarta, Hidayat menilai hal itu wajar saja karena infrastruktur dan sistemnya lebih teratur. Namun, dia berharap secara perlahan seluruh daerah di Indonesia bisa mengaplikasikan aturan itu.

"Pada praktiknya sulit secara serentak karena letak geografis yang tidak mudah. Tapi itu secara bertahap akan diatasi," lanjutnya.

BACA JUGA: Double Track Ditarget Rampung 2016

Seharusnya, lanjut dia, peraturan yang dibuat pemerintah tidak diskriminatif. Semuanya harus memperhatikan kondisi di lapangan. Karene itu, dia mengajak masyarakat untuk menyikapi pembatasan BBM bersubsidi dengan baik.

"Biaya-biaya di berbagai sektor bisa meningkat. Kalau ada biaya yang meningkat, otomatis akan mempengaruhi tingkat produksi," jelasnya. (wir/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Anggap Masalah Bisnis Biasa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler