jpnn.com, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memuji sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang memberikan perhatian khusus terkait percepatan sertifikasi lahan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi tersebut.
"Kepri dapat perhatian khusus dari KSP (Kantor Staf Presiden) terkait dengan persoalan sertifikasi lahan di pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Ansar.
BACA JUGA: Buya Syafii Maarif Wafat, Moeldoko Ungkap 3 Hal dari Almarhum Ini Akan Selalu Dikenang
Dia mengatakan hal itu saat mendampingi Moeldoko memberikan keterangan pers, setelah Rapat Koordinasi Percepatan Legalisasi Tanah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepri, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat (27/5).
Ansar menyebut sekitar 200 ribu rumah tangga nelayan tinggal di kawasan pesisir. Selama ini legalitas lahan yang ditempati belum jelas sehingga mendesak untuk segera dituntaskan.
BACA JUGA: Moeldoko Punya 2 Hal Penting yang Sangat Dibutuhkan Indonesia
"Ini (komitmen KSP) menandakan negara berpihak terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil," ucap Ansar.
Sementara itu, Moeldoko menyebut penyelesaian sertifikasi lahan merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Wasekjen PBNU Melontarkan Pujian untuk Moeldoko
"Persoalan sertifikasi masyarakat pesisir bukan hanya terjadi di Kepri, tetapi juga di daerah lain," ucapnya.
Dari hasil diskusi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Moeldoko menyebut ada dua persoalan menyangkut sertifikasi lahan pesisir di Kepri.
Pertama, sebanyak 560,33 hektare lahan di kawasan pesisir Provinsi Kepri harus segera disertifikasi agar mendapat kepastian hukum.
"Harus ada kepastian hukum yang jelas, makanya semua harus bergerak menyelesaikan masalah ini secepatnya," ujar Moeldoko.
Kedua, lanjutnya, terkait lahan seluas 1.400 hektare di kawasan permukiman transmigrasi di Kabupaten Natuna yang belum disertifikasi.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang