jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menemui Wakil Ketua Parlemen Krosia Zeljko Reiner di Zagreb, Rabu (20/11). Misinya adalah melobi Parlemen Uni Eropa demi nasib 16 juta pekerja perkebunan sawit di Indonesia.
Seperti diketahui, Uni Eropa pada 2015 membuat kebijakan yang mensyaratkan biodiesel harus dari tanaman berkelanjutan dan tidak menimbulkan deforestasi. Akibatnya, crude palm oil (CPO) dari Indonesia sulit menembus pasar Eropa.
BACA JUGA: Polemik Diskriminasi Sawit: Pemerintah Ragukan Itikad Baik Uni Eropa
Oleh karena itu Muhaimin yang sedang berada di Zagreb dalam rangka menghadiri Kongres Partai Masyarakat Eropa (European People's Party/EPP) 20-21 November 2019 langsung menggunakan lobinya untuk mendorong negeri-negeri di Benua Biru itu mengakhiri boikot atas CPO Indonesia. Agenda Kongres EPP kali ini adalah membicarakan masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim.
Menurut Muhaimin, Kroasia sebagai tuan rumah atau host Kongres EPP punya peran strategis. “Kroasia sebagai tuan rumah tentu memiliki posisi tawar cukup kuat, jadi saya minta dijembatani ke Uni Eropa sekalian kula nuwun," kata Muhaimin melalui siaran pers ke media.
BACA JUGA: Diadang Uni Eropa, Indonesia Bidik India Jadi Pasar Baru Ekspor CPO
Cak Imin -panggilan akrabnya- menjelaskan, dirinya telah menyampaikan ajakannya kepada parlemen Kroasia untuk bekerja sama dengan DPR. “Secara khusus saya minta Pak Reiner menjembatani Indonesia dalam mengomunikasikan kepentingan industri sawit kita dan biofuel-nya kepada forum EPP ini,” tuturnya.
Ikhtiar Cak Imin itu memunculkan kabar positif bagi Indonesia. “Pak Zeljko Reiner sebagai ketua partai Croatian Democratic Union/CDU akan membantu melobi partai-partai di Parlemen Eropa soal nasib 16 juta buruh sawit Indonesia,” katanya.
BACA JUGA: Terima Utusan Xi Jinping, Jokowi Minta Tiongkok Genjot Impor CPO dari Indonesia
Lebih lanjut Cak Imin mengatakan, langkah Uni Eropa memboikot produk CPO Indonesia mapun turunannya seperti biofuel B20 merupakan tindakan tak adil. Sebab, boikot itu sama saja menghambat upaya Indonesia mengembangkan sumber energi terbarukan.
Cak Imin lantas menyodorkan data. Dari program B20 tahun 2018-2019 saja Indonesia bisa menghemat biaya impor solar hingga Rp 23 triliun.
Sementara melalui program B30, Indonesia bisa mengirit impor solar Rp 41 triliun. “Tahun depan pun sudah mandatory. Uang itu bisa kita geser untuk biaya sekolah, menambal BPJS dan lain-lain. Makanya saya akan lobi habis-habisan dalam forum EPP ini supaya (CPO) tidak dilarang. Doakan saja," tutup Cak Imin.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni