jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, keterlambatan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sedikit banyak memengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah warga yang menggunakan surat keterangan, sebagai pengganti data diri untuk dapat menyalurkan hak pilihnya.
BACA JUGA: Lho, Data Kependudukan Siti Aisyah Kok Ada Dua?
"Memang menghambat, yang seharusnya selesai Desember sampai Februari ini lagi finalisasi tahap tender berikutnya," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (27/2).
Meski demikian, Kemendagri kata Tjahjo, terpaksa mengambil pilihan melakukan tender ulang bagi pengadaan tujuh juta fisik e-KTP. Karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.
BACA JUGA: Dukung Anies-Sandi, Mbak Titiek Terancam Sanksi
"Jadi ya enggak apa-apa, karena jangan sampai kemudian hari ada komplain dan menjadi masalah hukum. Kami ingin semua lewat proses, kalau perlu pakai e-katalog dan sebelumnya," ucap Tjahjo.
Saat ditanya apakah di putaran kedua nantinya warga DKI yang belum mengantongi e-KTP, sudah dapat memilikinya? Tjahjo hanya menyatakan yang penting warga terdata. Dengan demikian hak untuk memilih, tidak terabaikan.
BACA JUGA: SBY dan Prabowo akan Gelar Pertemuan Tertutup
"Jadi yang penting terdata. Karena misalnya yang tinggal di apartemen, kan sulit dijangkau. Kemudian juga masyarakat yang tugas di luar negeri, sulit dijangkau (untuk pendataan,red). Harus ada kesadaran dari masyarakat mengecek data diri. Tapi tetap kami akan monitor terus," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Minta Pertemuan Khusus Dengan SBY
Redaktur & Reporter : Ken Girsang