MP3EI, Jurus Pemerintah Kurangi Kesenjangan

Kamis, 16 Agustus 2012 – 14:36 WIB
JAKARTA--Keluhan-keluhan yang kerap muncul dari masyarakat di daerah, selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Otonomi daerah tidak lantas mengurangi pemerataan pembangunan, berkurangnya pengangguran ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat disadari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi, terus kita  turunkan," kata SBY di DPR RI, Kamis (16/8).

Upaya penurunan pengangguran salah satunya dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja formal, terutama didorong oleh pembangunan industri dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).  MP3EI juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Modal pengetahuan harus dikembangkan melalui penguatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Di sinilah pentingnya sinergi perguruan tinggi dan lembaga riset terhadap pengembangan industri  yang dihasilkan dari MP3EI," kata SBY.

Sejak diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2011, sampai dengan akhir Juli 2012 diklaim SBY sudah banyak yang dicapai oleh MP3EI. 135 proyek pembangunan

infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih dari Rp 490 Triliun, disebut telah melakukan ground breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan

infrastruktur, merupakan terobosan yang dipilih pemerintah.

"Dengan cara itulah, kita akan luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh  negara-negara berpendapatan menengah," kata SBY.

Demikian pula, kesenjangan antarwilayah, antar desa-kota, dan antarsektor harus bisa diatasi bersama-sama. Di Kawasan Timur Indonesia, pemerintah berupaya untuk

mengatasi kemahalan harga, meningkatkan akses rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, menguatkan sektor perikanan dan

kelautan, serta  mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal.

"Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan koridor  Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara," jelas SBY.

Sementara itu Pemerintah memberlakukan desentralisasi asimetris di Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Desentralisasi yang tengah berjalan, sesungguhnya tidak mengalami perubahan prinsip. "Yang dilakukan oleh pemerintah, hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata SBY.

Pemerintah juga terus mengkonsolidasikan demokrasi dan pembangunan di Serambi Mekah. Aceh patut dipandang sebagai model perdamaian, diplomasi, dan demokrasi. "Aceh menjadi potret sejarah yang menggambarkan dengan jelas bahwa konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomasi dan demokrasi," ungkap SBY.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Dukung Palestina, Sesalkan Konflik Suriah

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler