jpnn.com, JAKARTA - Anggota Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Djohan berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa menjawab semua persoalan yang bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Daniel mengatakan, pencoblosan Pileg dan Pilpres 2019 pada 17 April 2019, itu jatuh pada harpitnas atau hari kejepit nasional atau libur panjang.
BACA JUGA: MPR : Hoaks Bisa Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat
Menurutnya, hal ini menjadi tantangan yang mungkin cukup berat. Jangan sampai masyarakat nanti justru mengambil libur panjang dan tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
BACA JUGA: Jika Debat Capres Bermutu, Partisipasi Pemilih Meningkat
BACA JUGA: Pimpinan MPR Menerima Delegasi Majelis Rakyat Tiongkok
“Di luar persoalan pesimistis, meskipun posisinya mau pemilu tetapi karena ada libur panjang, dia lebih memilih libur panjang apalagi karena pemilih terbesar adalah kaum milenial,” kata Daniel dalam diskusi Empat Pilr MPR bertajuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di gedung parlemen, Jakarta, Senin (25/2).
Tantangan lain jelang 50 hari pencoblosan ini adalah hoaks yang semakin menyebar. Daniel menjelaskan hoaks yang dikhawatirkan adalah yang semakin mempertentangkan antara satu warga dengan lainnya.
BACA JUGA: HNW: Paham Sejarah Agar Tak Abai Masalah Bangsa
"Bukan memperkuat persaudaraan tetapi justru semakin memecah di antara warga," katanya.
Menurut Daniel, hoaks ini akan memengaruhi psikologis masyarakat. Dia mengatakan, masyarakat bisa menjadi apatis, khawatir terhadap politik. "Saya rasa peran media menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi pemilih dan mencegah hoaks," ungkap Daniel.
"Inilah persoalan tersendiri yang harua dijawab oleh KPU sebagai penyelenggara, maupun (yang harus dijawab) pemerintah," tambah Daniel.
Lebih lanjut, Daniel mengatakan, masyarakat juga harus punya kesadaran bahwa pileg dan pilpres itu seperti dua sisi mata uang. Pileg itu sangat penting karena akan menentukan wakil-wakil rakyat di parlemen.
Menurut dia, parlemen akan menjadi kekuatan, dan ikut menentukan arah pembangunan.
"Seluruh program pemerintahan, seluruh program rakyat, dan seluruh produk undang-undang, kebijakan, merupakan hasil bersama antara pemerintah dan parlemen," pungkas Daniel.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW: Indonesia Dipercaya Bangsa Lain Untuk Mengelola Pendidikan
Redaktur & Reporter : Boy