jpnn.com, BATU - Badan Sosialisasi MPR menggelar rapat pleno dalam rangka evaluasi kegiatan sosialisasi Empat Pilar dengan berbagai metode maupun mekanisme kehumasan.
Kehadiran Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) dinyatakan sangat membantu MPR dalam menjalankan amanat Undang-undang MD3 untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar.
BACA JUGA: MPR Minta Lanjutkan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta
“Pertama kami sambut baik telah dibentuknya UKPPIP di bawah Presiden Joko Widodo langsung. Keberadaan UKPPIP melengkapi tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan UU MD3 ke MPR untuk sosialisasi Empat Pilar,” kata Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah usai rapat pleno di Hotel Singhasari Resort, Batu, Jawa Timur, Sabtu (14/10).
Karena itu, Basarah mengatakan, di dalam melaksanakan kegiatan proyeksi ke depan maka MPR akan bersinergi dengan UKPPIP.
BACA JUGA: Indonesia Konsisten dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Basarah mengatakan, sepanjang UU masih memberikan amanat dan tugas sosialisasi, maka perintah itu akan tetap dilaksanakan MPR. “Kami melakukan dan melengkapi dengan apa yang dilakukan UKPPIP,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Dia memastikan tidak ada tumpang tindih antara MPR dan UKPPIP. Menurut dia, MPR membagi segmen dan terus berkoordinasi dengan pimpinan MPR.
BACA JUGA: OSO: DPD RI Terjebak kepada Dialektika Penguatan Kewenangan
Karena itu, dia menegaskan, tidak ada istilah terlambat dalam pembangunan ideologi bangsa. “MPR memelopori untuk menjalankan fungsi memantapkan mental ideologi bangsa. Kalau ditambah UKPPIP maka merupakan amunisi baru untuk tugas negara memantapkan ideologi bangsanya,” paparnya.
Lebih lanjut Basarah menuturkan, selain meningkatkan sosialisasi yang dilakukan anggota di daerah pemilihan masing-masing, Badan Sosialisasi MPR akan mengintensifkan berbagai metode lain.
Seperti outbond mahasiswa, menwa, pramuka yang tujuannya untuk memantapkan pembentukan karakter. Supaya nasionalisme, patriotisme mereka kokoh jika kelak menjadi pemimpin.
“Ke depan segmentasi mahasiswa ditujukan ke perguruan tinggi yang rawan akan infiltrasi paham-paham radikalisme maupun komunisme,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Tidak Boleh Ada Negara Agama di Indonesia
Redaktur & Reporter : Boy