jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Keuangan Sri mulyani sebagai langkah yang melampaui kepatutan.
"Mereka harus tahu bahwa soal copot mencopot itu adalah kewenangan presiden, mutlak kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," kata Ferdinand kepada JPNN.com, Kamis (2/12).
Dia mengatakan Fadel perlu menjaga etika politik sebagai pimpinan MPR karena usulan pencopotan menteri bisa dianggap sebagai upaya mengintervensi presiden.
Menurut Ferdinand, MPR tidak boleh menyerang Sri Mulyani setelah Menteri Keuangan Terbaik 2020 versi Global Markets itu berencana melakukan refocussing anggaran.
Diketahui, Sri Mulyani pengin memangkas anggaran Sosialiasasi Empat Pilar.
"Pak presiden menyampaikan arahannya bahwa anggaran ini (APBN, red) harus responsif, antisipatif, dan harus berpihak kepada rakyat," ujar dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring itu juga mencurigai serangan terhadap Sri Mulyani sebagai upaya bargaining politik.
"Jangan-jangan ini upaya untuk bergaining secara politik karena saya tahu dan mendapat informasi Fadel Muhammad ternyata punya kewajiban soal BLBI sekitar Rp 193 miliar," tutur Ferdinand.
Dia menilai permintaan Fadel agar Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai langkah untuk menekan supaya tidak ditekan.
"Saya melihat bahwa permasalahn ini, Fadel Muhammad offside lah," pungkas Ferdinand Hutahaean. (mcr9/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Disarankan Datang ke MPR
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Dea Hardianingsih