jpnn.com - BANTUL - Nahdliyin Nusantara menggelar Musyawarah Besar (Mubes) di Kampung Mataraman, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mubes dilaksanakan antara lain menyoroti netralitas Nahdlatul Ulama (NU) di ajang Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024.
BACA JUGA: Ganjar Beri Solusi Jawab Keluh Kesah Nelayan dan Petani di Sumut
Hasilnya, disepakati perlunya mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik yang sebenar benarnya sesuai khitah jamiah.
Menurut Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Basri Marwa, kesepakatan mengembalikan netralitas NU dalam politik dituangkan pada keputusan bersama yang dibacakan para kiai.
BACA JUGA: Prabowo: Kami Dapat Info Ada Rencana Mau Merusak Surat Suara
"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU dan politikus dari lingkungan NU agar menaati khitah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," ujar Hasan dalam keterangannya, Minggu (28/1).
Dia mengatakan Hari Lahir (Harlah) NU dalam waktu dekat ini hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jamiyah NU.
BACA JUGA: Ganjar Komentari Langkah Presiden Jokowi Temui Sultan HB X, Begini
Bukan malah menjadi alat untuk mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti kemandirian jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," ucapnya.
Dia juga mengatakan agar pengurus NU di semua tingkatan memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di Pemilu 2024 menyampaikan visi misi dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sebagai amanah dari Khitah NU.
"Pemihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU," ujarnya.
Pihaknya juga memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai untuk tidak jatuh kepada politik praktis.
"Memohon kepada pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan," ucapnya.
Menurut dia, sesuai dengan prinsip asas politik Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) karakter kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kiai-kiai di daerah.
Pihaknya memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.
"Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khitah NU, Qonun Asasi, AD ART, politik kemaslahatan aswaja dan nahdliyah," kata Basri. (Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar: Ini Kode Keras Jokowi Ingin Terafiliasi ke PSI
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang