jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi langkah-langkah pemerintah daerah (pemda) dalam menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di wilayah Papua Barat.
Adapun langkah itu, yakni penambahan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) serta pelatihan para kader di desa dalam melakukan pengukuran bayi secara akurat.
BACA JUGA: Bank Mandiri Serahkan Bantuan ke Posyandu dan Grup Rebana di Riau
Pemantauan bayi menjadi salah satu langkah percepatan perluasan cakupan untuk mengejar target pengukuran bayi hingga 90 persen di desa-desa di wilayah Papua Barat.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam Road Show Dialog Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa (21/3).
BACA JUGA: Mbak Rerie Dukung Revitalisasi Posyandu untuk Wujudkan Sistem Kesehatan Nasional
“Selain penambahan USG dan antropometri, penambahan Posyandu juga diperlukan, termasuk pelatihan kader-kader desa seperti bidan desa, penggerak PKK, dan tenaga kesehatan lainnya untuk penggunaan alat-alat tadi (USG dan antropometri),” tutur Muhadjir seperti dikutip dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/3).
Selain itu, kata Muhadjir, koordinasi dan sinkronisasi program menjadi kunci menekan kedua isu prioritas tersebut.
BACA JUGA: Kemensos Dorong Sentra Mulya Jaya Rutin Gelar Kegiatan Posyandu, Ini Tujuannya
“Kebijakan yang telah dilakukan sangat bagus dan terus ditingkatkan, penanganan kedua isu prioritas ini (kemiskinan ekstrem dan stunting) dapat dilakukan secara simultan karena keduanya saling berkaitan satu sama lainnya,” ucapnya.
Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya oleh Kemenko PMK.
Sebelumnya dalam dialog, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen.
Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
“Harapan kami pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan Puskesmas, Puskemas Pembantu, dan Polindes untuk memenuhi standar kesehatan,” urai Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy.
Kabupaten Teluk Bintuni diketahui memiliki angka stunting paling rendah, yakni sebesar 22,8 persen, sedangkan rata-rata nasional 21,6 persen pada 2022.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan telah melakukan pemetaan program untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Sebelumnya kami melakukan pendataan terhadap berbagai data yang ada di lapangan. Seperti sebaran sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan jaringan sumber daya air yang telah terbangun. Serta pendataan program-program terkait kesiapan maupun ketersediaan bahan makanan bergizi bagi masyarakat Teluk Bintuni,” paparnya.
Setelah pendataan tersebut dilakukan Pemkab Teluk Bintuni memutuskan program apa saja yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya.
Langkah cepat dilakukan melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program.
Kemudian mendorong konvergensi program intervensi spesifik dan sensitiv yang mendukung penurunan stunting hingga tingkat desa atau kelurahan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen. Pada 2021 sebesar 26,2 persen.
Kemiskinan Ekstrem Turun
Lebih lanjut, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari 2021 sebesar 10,28 persen menjadi 9,43 persen pada 2022.
Hal yang sama juga dialami oleh Provinsi Papua Barat Daya dimana angka kemiskinan esktremnya turun dari 9,05 persen menjadi 7,37 persen.
Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan ekstremnya menurun, yakni sebesar 14,86 persen pada 2021 menjadi 12,09 persen pada 2022.
Hal tersebut menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sorong Suroso, dipicu oleh program kemitraan dan peningkatan akses layanan dasar serta konektivitas wilayah.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul