"Sebenarnya saat ini sudah ada solusinya (mengenai outsourcing). Tapi, tampaknya tetap ada perbedaan persepsi baik di kalangan pekerja dan pengusaha. Semua pihak memang harus bisa memaksimalkan dialog tripartit tersebut," ungkap Muhaimin di Jakarta, Rabu (3/10).
Muhaimin menjelaskan, di dalam dialog tripartit itu semua pihak bisa saling mengungkapkan apa yang menjadi masalah dari kedua belah pihak, dan juga termasuk pemerintah. Namun diakui, memang saat ini masih banyak yang harus dilakukan oleh semua pihak.
"Pertama, antara pemerintah, pengusaha dan pekerja harus mengedepankan sikap transparan. Pekerja bisa mengetahui sebenarnya berapa kemampuan pengusaha untuk membayar upah. Tapi tentu semuanya harus paham bahwa pembayaran upah tidak boleh di bawah safety nett (upah minimum). Kalau di bawah itu, pengusaha jelas melanggar aturan," ungkap Muhaimin.
Kedua, dalam menangani masalah ketenagakerjaan, khususnya outsourcing ini perlu adanya penyempurnaan regulasi. "Nah, di dalam dialog tripartit itulah kita bisa membahas semuanya," imbuhnya.
Ketua Umum DPP PKB ini menambahkan, salah satu tuntutan para pekerja/buruh yang saat ini tengah melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan adalah menghapuskan outsourcing secara total. Tuntutan penghapusan total itu, kata Muhaimin tidak mudah dilakukan. Meski begitu, imbuh dia, pemerintah janji akan terus mencari solusinya.
"Statement yang sekarang diminta keras oleh pekerja adalah outsourcing dihapuskan secara total. Tapi ini dalam masa transisi, yang mana akhirnya diputuskan bahwa outsourcing diperbolehkan hanya untuk 5 jenis pekerjaan. Maka itu, untuk mengapus total pastinya tidak mudah. Ini perlu waktu lah," serunya.(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi Administrasi, 35 Calon Penyidik KPK Gagal
Redaktur : Tim Redaksi