jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menyatakan pihaknya tetap berpandangan pilpres harus secara langsung dan masa jabatan presiden selama dua periode saja.
Dia jugamengingatkan bahwa amendemen UUD NRI 1945 dilakukan terbatas untuk menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN).
BACA JUGA: Jokowi Merasa Tertampar, MPR Tetap Tampung Aspirasi soal Masa Jabatan Presiden
“Kami berpandangan presiden dan wakil presiden terpilih tetap lima tahun dan maksimal dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi, sehingga menjadi dua periode jika memang rakyat menghendaki,” kata Haedar usai menerima kedatangan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Zulkifli Hasan di gedung pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Haedar mengatakan dengan demikian semangat reformasi tetap terjaga. Dalam kesempatan itu, Haedar juga mengingatkan ke depan arah bangsa Indonesia ke depan harus jelas. Indonesia, tegas dia, tidak boleh menjadi negara yang serba liberal, serba bebas.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Sandiaga Uno Bela Anies Baswedan Hingga Pemain Proyek Kemendikbud
“Harus tetap ada prinsip check and balance antarseluruh institusi negara di Indonesia,” ungkap Haedar.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya mencatat dengan baik semua masukan dan aspirasi yang diberikan PP Muhammadiyah.
“Kami juga diberikan buku tentang Indonesia Berkemajuan, tiga buku sekurang-kurangnya sebagai masukan yang akan kami sandingkan dalam kajian di MPR nanti,” kata Bamsoet, panggilan akrabnya.
Dia sepakat yang disampaikan Muhammadiyah bahwa pembahasan GBHN harus dengan kajian mendalam dan betul-betul hati-hati, serta harus memenuhi keutuhan mendasar rakyat yang menuju kepada kemajuan bangsa Indonesia.
“Kami menyambut baik apa yang disarankan atau menjadi pemikiran PP Muhammadiyah bahwa pemillihan presiden jangan diutak-atik. Harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Kedua, maksimum dua periode dan dipilih rakyat menjadi catatan penting bagi kami,” ungkap Bamsoet.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan tugas mereka adalah menyelesaikan rekomendasi yang diamanatkan oleh MPR periode 2014-2019 soal amendemen terbatas UUD NRI 1945 yang tidak bahas lain, hanya soal perlunya GBHN.
“Nanti akan kami godok dan kaji lagi mendalam. Kami berterima kasih kepada PP Muhammadiyah yang memberikan pemikiran luar biasa, yang selalu terlibat dalam setiap gerakan pemikiran kebangsaan kita. Apa yang disampaikan sangat berguna,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy