Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun meminta MUI Jatim mencabut fatwa sesat tersebut. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Nur Cholis menyatakan pencabutan fatwa tersebut bisa membantu menyelesaikan konflik antara kaum Sunni dan Syiah.
’’Kalau fatwa sesat itu dicabut bisa menyelesaikan hingga 80 persen persoalan,’’ ujar Nur Cholis dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Sabtu (1/9).
Nur Cholis memaparkan, konflik tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh pihak kepolisian. Penegakan hukum setidaknya harus dibarengi proses dialog dengan pihak yang berkonflik. Proses dialog tersebut sebaiknya dimediasi oleh pihak ulama.
’’Polri jangan bergerak sendiri, lebih baik lagi kalau ada proses dialog yang bisa diinisasi. Ada banyak tokoh agama yang akan membantu penyelesaian konflik tersebut,’’ paparnya.
Selain itu, lanjut dia, Komnas HAM juga menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan pentingnya peranan dialog dalam menyelesaikan konflik antar keyakinan. Nur Cholis mencontohkan, Mendagri sebenarnya telah memahami kondisi dan potensi konflik antara Sunni dan Syiah sejak 2004 lalu. Namun, pihak Kemendagri hanya setahun sekali menggelar dialog. Padahal, seharusnya pemerintah berperan sebagai pihak yang menyelesaikan masalah.
Cendekiawan muslim, Zuhairi Misrawi menambahkan, sejatinya hubungan antarumat di Madura sangat baik. Bahkan, hubungan kaum Muslim dan Nasrani juga relatif mesra. Namun, belakangan, ada gerakan sistematis yang seolah-olah ingin merusak keharmonisan hubungan antarumat. Hal itu diperburuk dengan fatwa MUI Sampang dan MUI Jawa Timur yang menyebut Syiah sesat.
’’Saya meyakini politisasi keyakinan tidak tiba-tiba terjadi. Tapi ada pihak-pihak yang memobilisasi gerakan. Hal itu semakin parah ketika Pemda menilai fatwa MUI sebagai sesuatu yang menjadi kebijakan. Bahkan bupatinya pernah bilang Syiah nggak boleh tinggal di Sampang,’’ jelasnya.
Sebagai informasi, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa Syiah sesat pada 21 Januari lalu. Hal itu mengukuhkan fatwa-fatwa dari sejumlah MUI daerah, salah satunya Sampang. Fatwa Syiah Imamiyyah Itsna"asyriyyah sesat dikeluarkan MUI Sampang setelah melihat perkembangan aliran tersebut, yang meresahkan masyarakat setempat. MUI setempat menilai aliran Syiah tidak pas hidup di Indonesia, khususnya Sampang. Keputusan itu dikukuhkan oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia.
Namun, MUI Pusat menyatakan belum meneken fatwa tersebut Karena masih mendalami banyak pertimbangan.
Sementara itu, di kantor Jamaah Ahlul Bait Indonesia (Jalabi) Fatmawati, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan pemeriksaan awal pada dua saksi kunci bentrok Sampang. Mereka adalah Muhammad Zaini, dan Muhaimin yang pada Jum’at (31/8) mendaftarkan diri ke LPSK untuk mendapat perlindungan.
Pendalaman saksi tersebut dilakukan oleh Penanggung Jawab Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Lili Pintauli Siregar bersama Juru Bicara LPSK, Maharani Siti Shopia. Mereka melakukan pendalaman dari pukul 09.00 dan meninggalkan gedung Jalabi pada pukul 11.00.
Dari pengambilan keterangan awal itu, Lili mengatakan kalau pihaknya sudah mendapat beberapa keterangan penting. Disamping itu, dia juga memastikan kalau LPSK bakal mendapat tambahan amunisi saksi untuk mengungkap kasus tersebut. ’’Korban ada 300an, mungkin yang jadi saksi penting minimal delapan orang,’’ katanya.
Setelah ini LPSK akan melakukan kordinasi dengan Polres Sampang untuk membicarakan masalah keamanan para saksi. Meski kemarin Zaini dan Muhaimin sudah bertolak ke Sampang dan bergabung di penampungan, Lili memastikan kalau perlindungan LPSK sudah mulai berjalan.
Minggu depan, rencananya LPSK juga akan menuju Sampang untuk melakukan pendalaman saksi lebih lanjut. Termasuk menuju lokasi konflik untuk bisa menentukan banyak hal seperti menaksir kerugian para saksi. ’’Kami juga menyiapkan psikologis para saksi untuk memberikan keterangan di persidangan,’’ tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, perlindungan yang akan diberikan LPSK nantinya meliputi perlindungan fisik dengan ditempatkan dirumah aman. Pihaknya juga memastikan keamanan para saksi saat datang dan meningglkan pengadilan. Begitu juga dengan kenyamanan saat memberikan keterangan, maklum kasus tersebut berpotensi memberikan tekanan pada saksi.
’’Itulah kenapa, untuk mempersiapkan psikologis saksi akan kami buat simulasi persidangan juga,’’ tandas Lili. Hal penting lainnya, aparat yang ingin mendapat keterangan dari saksi juga harus melewati LPSK. Mereka tidak boleh begitu saja melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
Siapa kedua saksi tersebut? Mereka berasal dari pihak Rois. Zaini mengaku kalau dia kerap diprovokasi oleh Rois. Dia ingat betul saat saudara Tajul Muluk itu mendoktrin dia dengan menyebut Syiah sesat. Bahkan, orang-orang Syiah itu najis dan tidak boleh dinikahi.
’’Tapi, sekarang saya lebih tenang karena bisa dilindungi LPSK. Saya siap menceritakan semuanya,’’ tuturnya kemarin. Dia juga menyebut kalau dari 300an korban siap mengikuti jejaknya untuk menjadi saksi. Warga sudah lelah dengan konflik keluarga yang dikaitkan dengan agama tersebut.
Pada bagian lain, rombongan Komisi III DPR baru saja usai meninjau langsung kondisi lapangan di Sampang. Mereka berangkat sejak Kamis, 30 Agustus lalu. Tim ini dipimpin langsung Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika dan Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy. Salah satu anggota rombongan, Martin Hutabarat menuturkan mereka telah meninjau 23 titik pembakaran rumah warga.
’’Satu lokasi ada 3 –4 rumah. Jarak antar titik jauh-jauh juga. Ada yang sampai 300 meter,’’ kata anggota Fraksi Partai Gerindra, itu. Posisi dusun Nangkernang, lanjut Martin, sekitar 4-5 kilometer dari tepi jalan raya. ’’Tidak bisa ditembus dengan kendaraan, hanya jalan kaki. Sepeda motor saja sulit masuk,’’ tuturnya.
Dari temuan lapangan, Martin menilai pemerintah lokal tidak terlalu sigap untuk menangangi konflik ini. Padahal, peristiwa tersebut sesungguhnya pengulangan dari kerusuhan yang terjadi Desember tahun lalu. ’’Kalau bicara pembiaran, ini lebih kepada langkah pemerintah lokal, bukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah seharusnya bisa lebih maksimal untuk bisa meredakan ketidakpuasan dan mendorong kerukunan,’’ tegas Martin.
Dia menduga salah satu penyebab kurang aktifnya pemerintah lokal, karena akan dihelatnya pemilukada Sampang pada Desember 2012. Masing –masing calon, termasuk incumbent, tidak mau mengambil resiko dengan melindungi kelompok Syiah yang minoritas. ’’Jadi, dibiarkan. Inilah ekses dari demokrasi, terutama pilkada langsung,’’ katanya.
Martin mengungkapkan di tengah dusun warga Syiah itu ternyata berdiri mesjid berukuran besar yang tidak dibakar. Mesjid itu, selama ini dipakai bersama oleh warga Syiah dan Sunni di dusun tersebut. ’’Tidak pernah ada masalah selama bertahun-tahun. Saya kira ada titik yang bisa kembali merekatkan mereka,’’ ujar Martin.
Pada hari Senin besok, Komisi III sudah menjadwalkan untuk menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri. Martin menyampaikan masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak pada raker itu, karena paling maksimal hanya berbicara mengenai penegakan hukum. Di antaranya terkait tindakan Polri terhadap pelaku pembunuhan dan pelaku pembakaran.
’’Tapi, soal penuntasan akar persoalannya, apa itu tugas polisi? Makanya, saya khawatir raker senin besok tidak masksimal. Akar persoalannya tidak akan selesai, kalau tidak ada praksarsa dari pemerintah lokal untuk menanganinya secara lebih serius. Misalnya bagaimana menonjolkan ideologi negara, yakni Pancasila,’’ tegas Martin. (ken/dim/pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Beber Kejanggalan Pengungkapan Teror Solo
Redaktur : Tim Redaksi