jpnn.com - BANDUNG - Musyawarah Nasoional (Munas) XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat ternyata berakhir buntu. Acara yang dibuka Presiden Joko Widodo pada Senin (12/1) itu ternyata gagal memilih ketua umum baru.
Munas yang digelar di Trans Luxury Hotel, Bandung itu hanya memutuskan adanya munas lanjutan yang digelar paling lambat enam bulan ke depan. Menurut ketua sidang munas, Alex Datuk Yahya, deadlock terjadi akibat kericuhan saat pembahasan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), Rabu (14/1).
BACA JUGA: Pertahankan Program Prorakyat, Pemerintah Lanjutkan Raskin
Karena belum ada pimpinan HIPMI periode 2015-2018, maka untuk sementara pimpinan sidang di munas menjalankan roda organisasi. Pimpinan sidang yang kini mengendalikan HIPMI adalah Alex dengan sekretaris Oke Junjunan dan tiga anggota, yaitu I Made Dwi Indrawan, Benny Batubara dan Umar Lessy.
Sedangkan salah satu calon ketua umum HIPMI, Bahlil Lahadalia meengaku bisa memahami keputusan pimpinan sidang. "Kita harus menghargai proses demokrasi. Bila memang tidak kondusif saat ini, maka untuk kebaikan Hipmi tidak apa-apa diskors terlebih dahulu," ujarnya kepada wartawan tadi malam.
BACA JUGA: Tahun Ini, Subsidi untuk KA Ekonomi Tambah Rp 240 M
Bahlil menambahkan, perbedaan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun ia meyakini perbedaan itu tak akan membuat HIPMI terpecah.
Bahlil justru mengajak kader HIPMI dan calon ketua umum lainnya untuk membangun semangat kekeluargaan. Menurutnya, semangat kekeluargaan pula yang telah ditanamkan para pendiri dan senior HIPMI seperti Abdul Latief, Muhammad Lutfi, Rosan Roeslani, Sandiaga Uno, Erwin Aksa, dan senior lainnya.
BACA JUGA: Garuda Terbangi Beijing-Denpasar Tiga Kali Seminggu
“Mereka berpesan tentang pentingnya HIPMI tetap solid dan menjunjung tinggi nilai Hipmi seperti kekeluargaan. Mari kita tunjukkan bahwa pengusaha muda Indonesia bisa berdemokrasi dengan baik," ucapnya.(dms/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Jokowi, JK Juga Didemo Mahasiswa soal Calon Dirjen Pajak
Redaktur : Tim Redaksi