jpnn.com, JAKARTA - Munas ke-13 KAGAMA bukan hanya berhasil melakukan konsolidasi organisasi, memilih Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum KAGAMA masa bakti 2019-2024, namun juga menghasilkan konsolidasi gagasan berupa lahirnya 13 rekomendasi strategis menuju Indonesia Maju.
Ketua Badan Pekerja (BP) Munas AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Munas ke-13 KAGAMA yang diselenggarakan pada 15-16 November 2019 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, berhasil memutuskan 13 rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga alumni UGM.
BACA JUGA: KAGAMA Diminta Aktif Sosialisasikan Nilai Kebangsaan
Rekomendasi pertama, dalam menghadapi bonus demografi, KAGAMA mendesak pemerintah untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) pembangunan SDM Indonesia. KAGAMA mengusulkan roadmap pembangunan SDM itu bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship.
Roadmap bukan dokumen pajangan namun akan memberi panduan bagi semua Kementerian dan Lembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh, dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Pengin Kagama Punya Dana Abadi
"Rekomendasi kedua, KAGAMA melihat kunci untuk mencapai Indonesia Maju adalah keberhasilan pembangunan mental dan karakter bangsa. Berangkat dari hal tersebut, KAGAMA merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan mengadopsi metode/cara kekinian sehingga nilai-nilai tersebut bisa tertanam khususnya di generasi muda," kata Ari melalui keterangan.
Rekomendasi ketiga, KAGAMA menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat. Terkait dengan hal itu, KAGAMA merekomendasikan kepada Presiden untuk memastikan berjalannya agenda reformasi hukum dan juga reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian-capaian yang lebih terukur.
Keempat, korupsi adalah musuh bersama yang menyebabkan pemiskinan, dengan segala dampak kemerosotan di berbagai bidang. Karena itu, KAGAMA terus mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN.
“Ruang untuk korupsi harus ditutup rapat dengan terus menerus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan," kata Ari.
Selain itu, Ari memaparkan budaya 'emoh atau menolak' korupsi harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat terutama para penyelenggara negara. Budaya anti korupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif sehingga memberi efek jera pada koruptor.
Rekomendasi kelima, KAGAMA mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam dari sisi suku, agama, Bahasa, dan juga budaya. Karena itu, sendi-sendi kebangsaan yang berdasar pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus terus dipertahankan dan diperkuat.
"Keenam, KAGAMA berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi, dibutuhkan konstitusionalisme, serta sikap-sikap yang konsisten untuk menjalankan konstitusi dengan benar. Pada dasarnya letak masalah bukan pada konstitusi namun justru pada kemauan dan konsistensi kita menjalankan konstitusi tersebut. Karena itu, butuh kemauan politik dari lembaga-lembaga negara serta dukungan semua warga negara untuk menjalankan konstitusi secara konsisten," kata Ari.
Rekomendasi ketujuh, KAGAMA berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, KAGAMA mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa.
"Karena dengan penguatan daerah dan desa maka akan menjadi penopang persatuan nasional karena menciptakan kemakmuran yang merata dan berkeadilan," sambungnya.
Selanjutnya, KAGAMA mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersendikan pada kepentingan dan kekuatan nasional. Karena itu, KAGAMA merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Tetapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Haluan ekonomi kerakyatan harus menjadi jalan dalam menggerakkan ekonomi nasional, dengan cara perbaikan secara terus menerus ekosistem usaha, memberdayakan sektor UMKM, mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya beli para pekerja serta melakukan lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Rekomendasi kesembilan, KAGAMA berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat. KAGAMA menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi seharusnya mencakup struktur kelembagaan maupaun kultur birokrasi.
"Reformasi birokrasi jangan hanya soal pemangkasan struktur kelembagaan, tapi seharusnya menyentuh kultur birokrasi. Kultur birokrasi harus betul-betul di-reform menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan," ujar Ari.
Rekomendasi kesepuluh, KAGAMA mendorong Pemerintah agar terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial. Sehingga, semua program-program tersebut betul-betul bisa menjangkau penerima manfaat baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan pendekatan yang tepat dan target-target terukur. Ukuran yang paling nyata dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah bisa menurunkan angka kemiskinan.
"Tapi, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penurunan angka kemiskinan, Program penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas rakyat, terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan," tegas Ari.
Kesebelas, KAGAMA melihat dunia menghadapi ancaman bersama yakni perubahan iklim yang sangat ekstrim. Karena itu, KAGAMA mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam melakukan kampanye dan diplomasi internasional dalam rangka penyelamatan lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati. Pemerintah juga harus mengambil langkah serius dalam manajemen dan mitigasi risiko bencana lingkungan, mengendalikan laju deforesterasi dan degradasi ekosistem, serta mengajak semua komponen bangsa untuk mencintai lingkungan dan melestarikan alam.
KAGAMA berpandangan bahwa perempuan adalah tiang negeri yang aktif terlibat dalam pembangunan bangsa.
“Karena itu, KAGAMA merekomendasikan kepada Pemerintah untuk terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta mendorong perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor sehingga terus menggerakkan prestasi bangsa," papar Ari.
Rekomendasi terakhir, KAGAMA berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat yang bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Karena ini, KAGAMA berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di luar negeri, sehingga anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa.
"13 rekomendasi Munas ke-13 KAGAMA ini akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini juga tengah fokus melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Rekomendasi Munas juga menjadi panduan KAGAMA untuk melangkah. KAGAMA tidak ingin berdiam diri, melainkan ingin bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia maju,” tutup Ari Dwipayana. (mg11/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti