jpnn.com - JAKARTA- Suasana tak kondusif terjadi pada Musyawarah Nasional Taekwondo Indonesia (TI) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Senin (16/2). Sejumlah peserta tak diperbolehkan masuk oleh panitia. Alasannya, mereka karena dikhawatirkan menganggu jalannya acara.
Para peserta itu adalah Daud Ngabalin mewakili Pengprov Taekwondo Papua, Gabriel Wio Isack Petrus mewakili Nusa Tenggara Timur (NTT), Muhdar Adam dan Muhamad Ajab Maluku Utara, serta perwakilan dari Sulawesi Barat.
BACA JUGA: Dovizioso Tebar Ancaman Pada Marquez
Padahal, mereka bakal menyampaikan aspirasi pada Munas dengan agenda pemilihan ketua umum tersebut. Akibat dilarang masuk ruangan, mereka sempat bersitegang dengan panitia dan pengurus. Bahkan, terjadi adu mulut dan saling tunjuk muka dengan suara lantang. Ketegangan itu pun menjadi perhatian pengunjung yang berada di sekitar lokasi.
Seakan tak mau kecolongan, petugas kepolisian pun datang berjaga-jaga.
BACA JUGA: Mesin Mercedes Bikin Grosjean Pede
Sekteraris Umum Pengprov TI NTT Gabriel Wio menyayangkan sikap panitia yang melarangnya mengikuti Munas. Padahal, pihaknya ingin melakukan klarifikasi terkait masalah yang terjadi di NTT.
"Kami merasa dizalimi karena tak boleh masuk. Kelihatannya panitia khawatir kalau kami akan membuat ulah. Padahal kami bisa menjadi peserta peninjau selama Munas," kata Gabriel.
BACA JUGA: Wawrinka Sabet Juara Rotterdam Open
Dia menceritakan, masa bhakti kepengurusan Pengprov TI NTT baru akan berakhir pada 2016. Namun belum lama ini, lanjut Gabriel, ada Musprovlub TI yang digelar orang-orang tak jelas. "Musorprov luar biasa itu bisa dilaksanakan kalau ada usulan dari dua pertiga anggota dan kalau ada ancaman yang bisa menganggu organisasi. Tapi, semua syarat itu tidak berlaku karena peserta Musorprovlub tak diwakili Pengcab/Pengkot, lalu organisasi kami tidak sedang dalam ancaman. Kami berhak melakukan klarifikasi melalui Munas saat ini sesuai yang diatur AD/ART organisasi PB TI," ungkapnya.
Jika tetap tak diberi kesempatan melakukan klarifikasi, pihaknya tidak akan mengakui keberadaan Munas, sekaligus ketua umum terpilih.
Gabriel menilai Munas kali ini hanya untuk mempertahankan status quo yang dipimpin Marciano Norman. "Pengurus sekarang mau mempertahankan status quo, padahal mereka tak memiliki prestasi. PB Taekwondo Indonesia juga tidak pernah memberikan perhatian kepada daerah-daerah, kami minta perlatan dan wasit untuk kejuaraan tidak pernah dikasih," tandasnya.
Ketua Harian Pengprov Taekwondo Papua Daud Ngabalin mengaku berhak datang ke Munas lantaran masih aktif sebagai pengurus organisasi di TI Papua. Namun, dia tetap ditolak masuk ke arena Munas karena tak memiliki ID card. "Pada 2014 ada Musorprov di Papua, saya ditunjuk jadi ketua harian. Tapi nama saya dicoret, alasannya merangkap jabatan di organisasi lain. Saya mau klarifikasi melalui Munas dan menurut saya ini waktu yang tepat," tegasnya.
Wakil Ketua Umum KONI Pusat Suwarno yang juga ketua Satlak Prima mengatakan, konflik di Organisasi Taekwondo hendaknya dapat diselesaikan secara Internal. “Kita tahu sekarang ini ada PB TI dan UTI Pro saya harapkan ini bisa diselsaikan di internal mereka. Apalagi mereka yang di UTI Pro juga duduk di kepengurusan PB TI ,” kata Suwarno yang hadir di Munas Taekwondo Indonesia tersebut. (dra)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persib Tanpa Striker Asing, Persipura Yakin Curi Poin
Redaktur : Tim Redaksi