jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memasukkan pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014, ke dalam daftar pemilih khusus (DPK).
Kemungkinan tersebut dilakukan jika sampai batas waktu yang ditetapkan KPU tidak bisa menyelesaikan perbaikan 10,4 juta data bermasalah. Sebab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, pemilih haruslah penduduk yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BACA JUGA: KPU Dairi Dituding Berpihak
"Jadi ada upaya menggeser DPT dengan daftar pemilih khusus (DPK)," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11).
Menurut Said, upaya ini justru sangat berbahaya. Karena surat cadangan hanya diperuntukkan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT namun mencoblos bukan di tempat pemungutan suara (TPS) di mana ia terdaftar.
BACA JUGA: KPU Diminta Tidak Keluarkan Pemilih Bermasalah dari DPT
Selain itu surat suara cadangan juga digunakan untuk pemilih yang salah mencoblos atau karena ada surat suara yang rusak.
"Jadi intinya pemilih khusus memang dijamin hak pilihnya. Tapi tidak dijamin surat suaranya. Surat cadangan yang dialokasikan juga hanya 2 persen dari DPT," katanya.
BACA JUGA: PDIP Siapkan Klinik DPT
Sebagai asumsi, Said mencontohkan jika di sebuah TPS nantinya terdapat 200 pemilih. Maka surat suara cadangan yang dialokasikan hanya 4 lembar. Kalau di sebuah TPS terdapat 10 pemilih khusus saja, maka dapat dipastikan enam pemilih kehilangan hak suara.
Itu belum termasuk kemungkinan pemilih khusus menumpuk hanya di beberapa daerah, maka akan lebih banyak pemilih kehilangan hak.
"Jadi pemilih khusus itu hanya untung-untungan saja menggunakan surat suara cadangan. Kalau masih ada stok sisa, ya mereka bisa memilih. Kalau habis, ya gigit jari. Dengan kata lain penempatan menjadi pemilih khusus berpeluang besar menghilangkan pemilih menggunakan hak politiknya," ujar Said.
Saat ditanya apakah ia memiliki data terkait perkiraan ini, Said mengaku hasil penelitian Sigma pada pemilihan Presiden 2009 lalu, terdapat 140 kasus pemilih khusus di DKI Jakarta yang kehilangan hak suara karena kehabisan surat suara.
"Beberapa kasus itu bahkan menimbulkan kericuhan di TPS. Mereka marah karena tidak mendapat surat suara. Dan ini baru di DKI Jakarta saja, belum daerah-daerah lain," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPT Belum Beres Rawan Dimanipulasi
Redaktur : Tim Redaksi