jpnn.com, JAKARTA - Partai koalisi Jokowi maupun Prabowo sama-sama memiliki peluang untuk mengajukan calon pimpinan MPR. PKB mengusulkan agar jabatan strategis itu diisi gabungan dari partai pemerintah dan partai oposisi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Daniel Johan mengungkapkan, partainya pernah membahas soal komposisi pimpinan MPR. Dalam pembahasan itu, muncul gagasan pengisian jabatan pimpinan MPR berasal dari gabungan partai koalisi Jokowi dan Prabowo. ’’Itu sudah menjadi pikiran kami sejak awal,” terangnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Golkar Merasa Paling Berhak Dapat Kursi Ketua MPR
Meski menjadi pemenang pemilu, kata dia, partai koalisi paslon 01 tidak harus menguasai semua kursi pimpinan MPR. Institusi yang sekarang diketuai Zulkifli Hasan itu merupakan lembaga permusyawaratan sehingga harus berasal dari berbagai unsur sebagai bentuk musyawarah.
Maka, lanjut dia, partainya pun mengusulkan agar jabatan strategis itu diisi dua kubu yang berkompetisi di Pemilu 2019. Jadi, jabatan tersebut tidak dikuasai partai koalisi Jokowi saja. Partai koalisi Prabowo-Sandi juga mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan pimpinan MPR.
BACA JUGA: Golkar Terang – terangan Mengaku Sedang Galang Lobi
BACA JUGA: Priyo Ungkap Motif Sesungguhnya Prabowo - Sandi Ajukan Gugatan ke MK
Langkah itu bisa menjadi jalan untuk rekonsiliasi dua kubu yang selama ini bertarung di pemilu. Kedua pendukung capres-cawapres bisa kembali rukun dan bergandengan tangan untuk menjaga konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan pilar bangsa lainnya. ’’Mereka akan bersatu membangun bangsa,” tutur anggota DPR itu.
BACA JUGA: Ketua MPR Salat Id Bersama Ustaz Adi Hidayat di Bekasi
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, masih ada waktu cukup banyak untuk membahas pengisian pimpinan MPR. Partainya belum membahas apakah jabatan itu akan dibagi dengan kubu Prabowo atau akan diisi dari koalisi Jokowi. ’’Di internal koalisi juga belum dibahas,” katanya.
Yang pasti, pihaknya meminta kursi ketua MPR diberikan kepada Partai Golkar sebagai partai peraih kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan (PDIP). Jika PDIP menjabat ketua DPR, Partai Golkar layak menjadi ketua MPR.
BACA JUGA: Kubu 02 Akui Sulit Buktikan Tuduhan Kecurangan Jokowi - Ma'ruf
Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, usul PKB yang ingin membentuk pimpinan MPR gabungan dari dua koalisi bisa saja dilakukan. ’’Itu semua bergantung lobi-lobi dan negosiasi antarpartai di parlemen,” terang pria kelahiran Flores, NTT, tersebut.
Apalagi, lanjut dia, tujuan dari pengisian pimpinan MPR itu adalah melakukan rekonsiliasi dua kubu yang selama bersaing sengit di pemilu. Bisa saja cara itu digunakan untuk menyatukan dua kubu yang bertarung. Tapi, hal itu sangat bergantung kesempatan partai-partai. (lum/c17/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR Salat Ied Bersama Ustaz Adi Hidayat di Bekasi
Redaktur : Tim Redaksi