“Selain mengajak 250 ribu rakyat saya yang terdiri dari 7 kecamatan dan 87 desa berpisah dari Sumsel. Saya juga akan melakukan demo besar-besaran dan menutup jalan lintas Sumatera seperti yang pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu,” kata Syarkowi.
Seperti diketahui sebelumnya, pengganjal terbentuknya kabupaten baru tersebut, karena permasalahan perbatasan terkait Suban IV. Selain juga belum adanya surat persetujuan dari Gubernur Sumsel. Namun Gubernur Sumsel belum bisa mengeluarkan surat tersebut karena baru Bupati Mura saja yang sudah mengeluarkan surat keputusan terkait kesepakatan penyelesaian sengketa batas wilayah.
“Namun Pemprov Sumsel belum mendapatkan persetujuan dari Bupati Muba,” kata Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Sumsel, Mulyadin, kemarin. Menurut Mulyadin, Bupati Muba mau konsultasi terlebih dahulu kepada DPRD Muba. Padahal surat tersebut bukan untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan, tetapi hanya sekadar surat menyetujui saran dari Gubernur Sumsel.
Sementara itu, Syarkowi mengatakan, dalam satu minggu ke depan jika surat tersebut belum dikeluarkan, maka pihaknya akan mengajak masyarakat menjalankan aksi tersebut. “Jadi gubernur harus mengambil tindakan. Jika itu tidak dilakukan, kita akan memindahkan diri ke Provinsi Jambi,” tandasnya.
Surat pernyataan dari Gubernur Sumsel tersebut, lanjut Syarkowi, adalah syarat terakhir yang harus dilengkapi untuk pembentukan Kabupaten Muratara. Syarat lainnya seperti jumlah desa, kecamatan, dan masyarakat sudah dilengkapi.
“Jadwal sidang paripurna DPR-RI untuk pengesahan Muratara menjadi kabupaten baru pada 14 Desember mendatang. Jika masih itu tidak ada surat tersebut, maka Muratara akan gagal menjadi kabupaten baru. Padahal Muratara sangat pantas menjadi kabupaten karena memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) seperti batu bara, emas, uranium, gas, minyak, biji besi, dan galena,” beber Syarkowi.
Jika surat pernyataan tersebut bisa dikeluarkan secepatnya, Syarkowi optimis Muratara akan menjadi kabupaten baru pada Desember nanti. Menurutnya, pemerintah pusat memastikan tidak akan ada lagi pembahasan terkait Muratara. “Hal ini sudah kita koodinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Jika memang ada yang tersisa, hanya tentang melakukan penjadwalan rapat pandangan bersama fraksi di DPR dan DPD-RI,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf mengatakan, persyaratan Muratara untuk menjadi kabupaten baru sudah terpenuhi. “Berdasarkan data yang ada, terdapat 7 kecamatan dan 83 desa di Muratara. Mereka hanya tinggal menjaga kondisi masyarakat di sana agar tidak terjadi gejolak,” pungkasnya. (cj18/ce2)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mataram Butuh Tower Pantau Tsunami
Redaktur : Tim Redaksi