KAIRO - Gebrakan sekaligus kebijakan Presiden Mesir Muhammad Mursi mendapat perlawanan. Hanya beberapa jam setelah pemimpin 60 tahun itu memerintahkan untuk mengaktifkan kembali parlemen yang telah dibubarkan oleh Mahkamah Agung (MA) bulan lalu, lembaga yudikatif Mesir tersebut Senin (9/7) menyatakan bahwa putusan yang mereka keluarkan bersifat final dan mengikat.
Sebagai lembaga hukum tertinggi di Mesir, MA menolak keras perintah Mursi yang tertuang dalam dekrit presiden tersebut. "Segala perintah dan putusan MA bersifat final dan tak diperdebatkan lewat jalur banding. Selain itu, harus dipatuhi seluruh badan dan lembaga pemerintah," terang MA dalam pernyataan seperti dilansir media dan stasiun televisi pemerintah Mesir kemarin.
MA juga menyesalkan kebijakan Mursi membatalkan putusan institusi tersebut yang dikeluarkan pada pertengahan Juni lalu. Minggu lalu (8/7), Mursi menerbitkan dekrit pertamanya sebagai kepala negara Mesir.
Dalam dekritnya, ketua Partai Kebebasan dan Keadilan atau FJP (Hizb Al-Hurriya wa Al-‘Adala), partai politik bentukan Ikhwanul Muslimin, itu menganulir putusan MA terkait pembubaran parlemen. Presiden pertama pilihan rakyat pasca-lengsernya Hosni Mubarak tersebut menghendaki seluruh anggota parlemen kembali menduduki posisi mereka sebagai wakil rakyat.
Berdasar dekrit itu, Ketua Parlemen Saad el-Katatni pun lantas mengundang seluruh wakil rakyat untuk menghadiri rapat paripurna. Rencananya, pertemuan perdana parlemen di bawah pemerintahan Mursi itu akan berlangsung hari ini (10/7). "Saad al-Katatni menjadwalkan rapat parlemen pada pukul 14.00 (sekitar pukul 19.00 WIB) Selasa besok (hari ini, Red)," tulis Kantor Berita MENA.
Namun, beberapa jam setelah Katatni mengumumkan undangan, Dewan Tinggi Militer atau Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) bereaksi. Mereka memprotes undangan rapat itu. Kubu promiliter pun lantas menuding Mursi sengaja menantang militer.
Jenderal Hussein Tantawi, pimpinan SCAF, langsung mengadakan rapat dengan seluruh jajarannya kemarin. Tak jelas langkah apa yang akan ditempuh dewan militer yang telah menyerahkan pemerintahan ke tangan sipil tersebut pada 1 Juli lalu.
Tetapi, banyak media di Mesir justru mereaksi positif langkah yang diambil Mursi tersebut. "Mursi bilang pada SCAF: Skakmat," tulis surat kabar harian independen Al-Watan pada berita utama (headline) di halaman depannya. "Mursi mengalahkan SCAF," tulis Al-Tahrir, harian lain di Mesir.
Sambutan positif juga datang dari masyarakat. Sambil mengusung poster Mursi, warga suka cita melakukan pawai di jalan-jalan Kota Kairo Minggu malam lalu. Sejumlah orang naik sepeda motor dan mobil sambil melambaikan poster maupun gambar-gambar Mursi.
Kendati begitu, sebagian kalangan dan media di Mesir juga menilai "gempa politik" sedang mengguncang negeri itu. Langkah Mursi dinilai menempatkan dia bertabrakan dengan MA dan sejumlah partai politik sekuler.
Langkah Mursi juga menyulut kekhawatiran kelompok sayap kiri. Untuk membentuk pemerintahan baru, presiden dinilai membutuhkan dukungan penuh militer yang selama lebih dari tiga dekade terakhir berkuasa di berbagai sektor negeri tersebut.
"Di setiap negara demokrasi dan semacamnya, seorang presiden tidak boleh menyepelekan hukum. Suka atau tidak, Mursi seharusnya tetap menghargai putusan lembaga yudikatif (MA)," ujar Rifaat al-Said, pimpinan partai sayap kiri Al-Tagammu, dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi Mesir.
Sedangkan pakar politik Mohamed Khalil menilai kontroversi perihal dekrit presiden itu sebagai bibit awal konflik baru di Mesir. (AP/AFP/RTR/hep/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilih Asyik Chatting, Bayi Sendiri Meninggal Tak Terurus
Redaktur : Tim Redaksi